Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah untuk membuat aturan terkait pembatasan jarak tempuh bagi pengendara yang menggunakan sepeda motor di saat musim mudik Lebaran.
Menurutnya, aturan tersebut penting untuk diterapkan, mengingat kendaraan roda dua bukan transportasi untuk berpergian jarak jauh.
"Sepeda motor itu dibatasi saja pergerakan kilometernya. Misal sampai Cirebon saja atau sampai Semarang saja. Jangan sampai ke Timur," kata Wapres JK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (8/5/2018).
Selain mengatur jarak tempuh kendaraan roda dua atau motor, Wapres JK juga meminta pemerintah untuk menerapkan kebijakan sistem ganjil genap di sepanjang jalur tol guna mengatasi kemacetan yang kerap terjadi saat mudik Lebaran.
“Sekarang semua berpikir kalau mau cepat lewat jalan tol. Makanya supaya tidak macet, bagaimana kalau diterapkan nomor ganjil genap itu diatur," ucap Wapres JK.
"Jadi, siapa yang lewat jalan tol, siapa yang lewat jalan biasa, supaya tidak macet lagi," Wapres menambahkan.
Dirinya meyakini, dengan cara itu kejadian Brexit (Brebes Exit) dua tahun lalu tak terulang. Dia juga yakin pelaksanaan mudik tahun ini akan lebih baik.
“Saya yakin jalan tol kita makin panjang, tidak lagi terjadi Brexit dua tahun lalu, tapi lebih baik," ucap Wapres JK.
"Di samping itu, pihak keamanan serta kepolisian dan Kemenhub makin mengerti dan memahami situasi yang ada," tambahnya.
Baca Juga: Waduh, Wapres Minta Tol Terapkan Ganjil - Genap saat Musim Mudik
Berita Terkait
-
Bongkar Rahasia Perusahaan, Ini yang Terjadi pada Motor Baru Honda sebelum Dikirim ke Rumah
-
MAKA Motors Resmikan Showroom Pertama di Bali Perluas Jaringan Motor Listrik Nasional
-
Sensasi Jajal Daihatsu Rocky Hybrid, Senyap dan Super Irit
-
Toyota Indonesia Membentuk Generasi Muda Melalui Pendidikan Vokasi Berbasis Industri
-
Terpopuler: Tunggangan Unik Supra Erick Thohir hingga Trik Hilangkan Baret
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU