Suara.com - Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang hadir dalam acara peresmian program pemberantasan korupsi terintegrasi dan gratifikasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Selasa (15/5/2018). Dalam kesempatannya, ia mengungkapkan terdapat 16 masalah di DKI Jakarta.
Saut menjelaskan 16 masalah di DKI Jakarta tersebut masih terhitung kecil ketimbang masalah yang ada di luar. Akan tetapi, DKI Jakarta menjadi awal dari tercetusnya program tersebut.
"Jadi 16 masalah di DKI itu sangat berbeda dengan di luar DKI. Di daerah luar DKI itu sampai 70-an. Dari masalah itu kita membangun rencana aksi. Rencana aksi ini nanti KPK akan berada di situ. Umpamanya bagaimana meningkatkan pendapatan dan pembangunan," jelas Saut.
Lebih lanjut, Saut memaparkan temuan 16 masalah tersebut hasil dari diskusi antara pihak Pemprov DKI Jakarta dan KPK. Ia menegaskan seluruh masalah tersebut menjadi prioritas KPK.
"Bagi kita kalau KPK itu tidak bicara prioritas tidak prioritas. Semua masalah itu punya potensi untuk kemudian bermasalah dengan yang lain. Prioritas atau tidak itu relatif tergantung kesiapannya," paparnya.
Ia pun sempat menyampaikan pesan kepada seluruh kepala kelurahan yang hadir dalam acara tersebut. Saut ingin agar para kepala kelurahan bersedia untuk terbuka dengan KPK dalam penelurusan adanya korupsi di tingkat daerah.
"Lurah-lurah undang saya dong, angkat 'sampah'. Banyak orang di DKI 'mati' karena buang sampah sembarangan," ucapnya.
Saut pun menambahkan dengan adanya kerja sama dengan KPK diharapkan akan mencegah korupsi dalam bentuk gratifikasi di lingkungan Pemprov DKI.
"Tetapi juga melakukan pencegahan supaya orang-orang baik tetap baik karena mungkin dia juga segan ‘apaan sih saya nggak korupsi enggak usah ngelapor kali’ enggak. Itu memang keharusannya karena dia penyelenggara negara," pungkasnya.
Berita Terkait
-
KPK Tak Sanksi Etik Setya Budi Dias di Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, Ini Alasannya
-
Bukan 2 Jam, Keluarga Tahanan KPK Dapat 'Bonus' Waktu Kunjungan di Hari Kemerdekaan
-
Rumah ASN PUPR dan Anggota DPRD Digeledah, KPK Temukan Bukti Kasus Suap Rejang Lebong
-
Usut Korupsi Rp35,7 M, KPK Bedah Keuangan KSO Pembangun Gedung Pemkab Lamongan
-
Ketua DPRD dan Sekda Kuansing Dicecar KPK Soal Pengembalian Amplop Raja Juli
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Bukan Cuma Jualan Dawet, Cerita Siti Aminah Bikin Usaha Tradisional Tetap Laris
-
Mengintip EIGER Nature, Wajah Baru Ekowisata Bogor yang Buka September 2026
-
Kata Warga, Pedagang hingga Ojol soal Demo Mahasiswa Digelar di Bundaran HI
-
Bukan Sekadar Bikin Citra, Ini Cara PR Membangun Kepercayaan di Era AI
-
Mendagri Apresiasi Posko Sikka, Dirjen Bina Adwil Dorong Percepatan Pendataan Pascagempa Maumere
-
Gudang Solar Subsidi 5.350 Liter di Palembang Ternyata Beroperasi di Balik Bengkel Las
-
Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026
-
5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran
-
Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan