Suara.com - Pemerintah Provinsi Jakarta belum melunasi kompensasi uang bau untuk warga sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang. Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemprov Jakarta belum bisa melunasi kompensasi uang bau.
Alasannya menunggu laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pempro DKI untuk kompensasi bau dari Pemerintah Kota Bekasi.
"Dikarenakan kebutuhan kami mendapatkan laporan hasil penggunaan dana untuk peningkatan governance dan peningkatan kesiapan dokumen, kita perlu laporan tersebut. Tapi ada keterlambatan dari Pemkot Bekasi untuk menyiapkan laporan tersebut. Perhari ini belum (ada laporan dari Pemkot Bekasi)," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Pernyataan Sandiaga, menyusul puluhan warga yang terkena dampak bau dari TPST Bantar Gebang menggeruduk TPST Bantar Gebang milik DKI Jakarta untuk menuntut kejelasan kompensasi uang bau.
Sebanyak 18 ribu Kepala Keluarga di tiga kelurahan yakni, Ciketing Udik, Cikiwul dan Sumurbatu, belum mendapatkan uang kompensasi selama lima bulan. Adapun uang kompensasi bau yang didapat sebesar Rp 200.000 per bulan.
Meski demikian, Pemprov terus berkoordinasi dengan TPST Bantar Gebang dan warga sekitar. Pasalnya kata Sandiaga, Pemprov ingin mempercepat melunasi kompensasi uang bau.
"Tapi kami terus koordinasi TPST Bantar Gebang dan masyarakat sekitarnya, kami ingin membantu mereka. Karena ini hari-hari yang sangat krusial ini masuk bulan suci Ramadan dan sudah mau lebaran, kami ingin mempercepat," kata dia.
Tak hanya itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra mengatakan sesuai mekanisme, Pemprov tidak bisa melunasi kompensasi uang bau warga sebelum menerima laporan pertanggungjawaban dana hibah dari Pemkot Bekasi.
Namun ia berharap Pemkot Bekasi bisa menalangi kompensasi uang bau kepada warga dari uang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
"Tapi kami lihat coba think out of the box untuk dicarikan solusinya. Karena sebetulnya kami harus koordinasi dengan Pemkot Bekasi, karena laporan pertanggungjawaban dana hibah dari Pemkot Bekasi belum diterima. Saat ini kami ingin mudah-mudahan Pemkot Bekasi nalangin dulu, karena sekali lagi, hibah disampaikan ke Pemkot bekasi setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan. Sesuai governancenya seperti itu," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
BREAKING NEWS! Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN Gantikan Erick Thohir
-
Jalur Tol Gratis dari Gerbang Tol Fatmawati 2 Kurangi Macet 24 Persen, Bakal Dibuka hingga Oktober?
-
Bantah Aktivis Syahdan Husein Mogok Makan di Tahanan, Polisi Tunjukkan Bukti Ini!
-
Warning dari Senayan Buat Erick Thohir: Boleh Rangkap Jabatan, Tapi....
-
Nasib Wali Kota Prabumulih Buntut Ulah Anak: Disemprot Kemendagri, LHKPN Diubek-ubek KPK
-
Imbas Ramal Prabowo Rombak Kabinet, Rocky Gerung Curhat Banjir Protes Publik: Reshuffle Terburuk!
-
Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
-
KPK Kejar Jejak Uang Korupsi Haji, Giliran Bendahara Asosiasi Travel Diperiksa
-
Viral Brutal! Anak Polisi Hajar Wakil Kepsek di Ruang BK SMA Sinjai, Ayah Hanya Menonton?
-
Riwayat Pendidikan Gibran di KPU Jadi Sorotan, Masa SMA Ditempuh 5 Tahun