Suara.com - Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau yang lebih dikenal Yenny Wahid menuturkan, sebaiknya Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan kriteria-kriteria muballig bukan daftar nama.
Karena menurutnya, jika Kemenag hanya mengeluarkan daftar nama muballig saja, itu akan menimbulkan kecemburuan bagi yang lain.
“Tapi memang potensinya membuat irang yang tidak terlibat didalamnya merasa tersudutkan, nah ini yang harus di mitigasi lagi,” ujar Yenny usai diskusi Refleksi 20 tahun Reformasi di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).
Meski demikian, menurut Yenny masyarakat hendaknya tidak berburuk sangka atas hal tersebut.
“Saya sih mau husnuzhon saja, berniat untuk melihat, berprasangka baik, terhadap Kemenag, mungkin Kemenag ingin menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Jadi, di Bulan Ramadan ini Yenny meminta pemerintah maupun masyarakat untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lainnya.
“Jangan berburuk sangka mengatakan ini adalah upaya untuk ini lah, itu lah memecah belah dan lain sebagainya,” ujarnya.
Yenny berpendapat, jika Kemenag mengeluarkan daftar nama tersebut yakni hanya untuk mempermudah masyarakat memilih muballigh dalam suatu acara baik itu pengajian dan lain sebagainya.
“Ketika ditanya, siapa saja yang boleh diundang, nah kemudian sudah siap daftarnya,” katanya.
Baca Juga: Ribut soal Daftar 200 Ulama Andal Kemenag, Ini Respons Amien Rais
Yenny mencontohkan, ketika ia berkunjung di banyak pengajian banyak sekali yang bertanya padanya terkait siapa da’i terbaik yang dapat diundang dalam pengajian dan menjadi rekomendasi.
“Ini pertanyaan-pertanyaan praktis yang terus berseliweran ditengah-tengah kita,” jelasnya.
Ia berharap, dengan dirilisnya daftar muballigh itu justru kedepan bisa merangkul lebih banyak lagi muballigh yang bisa menjadi rujukan.
“Yang jelas, yang bertentangan dengan NKRI memang tidak bisa dimasukan dalam daftar muballigh,” katanya.
Menurutnya, dari 200 daftar nama tersebut, ada beberapa nama yang masih jadi tanda tanya baginya, namun sebagian besar, memang sudah punya track record.
“Menurut saya, ya mungkin Kemenag menggunakan dasar beberapa pertimbangan mulai dari keilmuan, track record dan tentang kecintaan terhadap NKRI, dan lain sebagianya, nah mungkin kita bisa bertanya dengan Kemenag dasar penyusunannya, itu apa? Gitu,” katanya.
Berita Terkait
-
Kemenag Klaim Kesejahteraan Guru Agama Prioritas Utama, Tunjangan Profesi Naik Jadi Rp2 Juta
-
Pengamat: Dasco Kini Jadi 'Buffer Power' Presiden, seperti Taufiq Kiemas dan Yenny Wahid Dulu
-
KPK Gandeng BPK Periksa Gus Yaqut Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 8 Jam, Eks Stafsus Menag Gus Alex Langsung 'Ngacir' Naik Motor dari Gedung KPK
-
Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri