Suara.com - Detasemen Khusus 88 Antiteror menenteng senjata berlaras panjang saat menangkap tiga orang terduga pelaku teror bom di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Sabtu (2/5) sore.
Aksi Densus 88 yang membawa senapan serbu saat menggerebek tiga terduga teroris tersebut mendapat kecaman Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Namun, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menerangkan, penangkapan di area kampus dilakukan setelah Densus 88 mengantongi bukti dugaan kegiatan kelompok teror.
"Penangkapan kasus teror tidak sama dengan penangkapan kasus lain. Rekan-rekan tadi melihat bomnya sudah siap," ujar Setyo di Lobi Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu (3/6/2018).
"Satu kelompok Densus 88 yang memang prosedurnya membawa senjata panjang. Jadi bagaimana kalau kita standarnya membawa senjata laras panjang, terus masuk cuma membawa tongkat, sementara bomnya sudah siap? Jadi aturannya sudah seperti itu,” tambahnya.
Ia menjelaskan, penangkapan kasus terorisme sudah ada prosedurnya. Selain itu, Polisi juga sudah berkoordinasi dengan pihak kampus saat penggerebekan.
"Tapi yang jelas, densus pada saat ke kampus koordinasi dengan pihak rektorat," katanya.
Untuk diketahui, tiga terduga teroris yang ditangkap merupakan alumni Universitas Riau. Satu dari ketiga orang tersebut kini sudah dijadikan tersangka.
Hingga saat ini, Polisi masih mendalami dugaan keteribatan mahasiswa aktif di kasus teror itu.
Baca Juga: Kapten Persija: Persebaya Bukan Tim yang Mudah Dikalahkan
"Sekarang sedang didalami oleh penyidik. Nanti akan disampaikan kalau sudah dapat keterangannya. Sampai saat ini belum ada informasi (keterlibatan mahasiswa aktif)," tandasnya.
Sebelumnya, melalui akun Twitternya, @Fahrihamzah, Fahri menyayangkan aksi Densus 88 tersebut. Fahri juga meminta Presiden Joko Widodo jangan membiarkan aparat keamanan membawa senjata laras panjang masuk ke kampus.
"Pak @Jokowi, ini jangan dibiarkan. Kalau Senjata laras panjang sudah masuk kampus, kita telah kembali ke zaman batu! Mungkin bapak tidak pernah menjadi aktifis. Maka bapak biarkan kejadian ini. Ini perang dengan mahasiswa," kicau Fahri, Sabtu (2/6/2018).
Berita Terkait
-
Penyerbu Polda Riau Pesan Bom dari Trio Teroris Universitas Riau
-
Satu dari Tiga Terduga Teroris Universitas Riau Jadi Tersangka
-
Terduga Teroris di Unri, Menag: Kampus Harus Bebas Radikalisme
-
Rakit Bom di Unri, Z Ajak Adik Tingkat Bom Gedung DPR
-
Universitas Riau Sudah Diintai Densus 88 Selama 2 Pekan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah