Suara.com - Langkah pemerintah melantik Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) terus menuai kritikan. Terutama dari tokoh opisisi. Salah satunya Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Petinggi Partai Gerindra ini tegas mendukung anggota DPRD Jabar Fraksi Gerindra memboikot pelantikan Iriawan karena dinilai cacat hukum. Ia bahkan amat mendukung dibentuknya hak angket di DPR terkait pengangkatan perwira Polri aktif menduduki jabatan sipil yakni penjabat gubernur.
Melalui akun Twitternya, @fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, masyarakat bisa menilai sendiri kritik atas penunjukkan jenderal polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Bahkan kritikan tersebut tidak hanya datang dari kelompok oposisi, namun juga disampaikan oleh sejumlah partai pendukung pemerintah sendiri.
"Nah, kini giliran Fraksi @Gerindra di @DPR_RI untuk memberikan sikap yg jg tegas. Kami bukan hanya akan ikut mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sbg Gubernur, namun akan jd salah satu inisiator Pansus tsb," tulis Fadli Zon dalam akun Twitternya, Selasa (19/6/2018).
Menurut Fadli, Komjen M Iriawan diberi jabatan tinggi madya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) hanya untuk merepetisi model pengangkatan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat pada 2016 yang sebelumnya menduduki jabatan tinggi madya di Kemenko Polhukam.
"Artinya, sejak awal pemerintah mmg sgt menginginkan M. Iriawan menjadi Gubernur Jawa Barat, meskipun sempat berpura-pura menarik namanya pada akhir Februari silam. Jadi, ini kan hanya dagelan politik saja," imbuh Fadli Zon melalui akun Twitternya.
Berita Terkait
-
Polisi Wajib Jaga Pilkada, Tapi Jangan Masuk Struktur Pemerintah
-
Dinilai Menipu Rakyat, Fadli Zon Dukung Hak Angket Iriawan di DPR
-
Sandi Temui 24 Tokoh Selama Lebaran, Ini Hasilnya
-
Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar, Gerindra: Pembohongan Publik
-
Fadli Zon: Ada 3 Masalah Baru Usai Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan