Suara.com - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jendral Idham Azis mengaku jajarannya siap melaksanakan pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS) saat proses pencoblosan Pilkada Jawa Barat yang akan berlangsung pada Rabu (27/6/2018), pekan ini.
Menurutnya, pengamanan ini dilakukan karena beberapa daerah di Jabar seperti Depok, Bekasi dan kawasan Banten seperti Tangerang Kota serta Tangerang Selatan masih merupakan wilayah hukum Polda Metro Jaya.
"Seperti rekan-rekan tahu di wilayah PMJ terdiri dari wilayah hukum yang juga ada wilayah Jabar yaitu bekasi kabupaten Kota dan Depok. Nanti melaksanakan Pilkada. Secara kesiapan Polda Metro Jaya telah siapkan pengamanan untuk pelaksanaan pilkada itu," kata Idham di Polda Metro Jaya, Senin (25/6/2018).
Idham mengaku telah menginstruksikan kepada para bawahannya agar meninjau langsung TPS-TPS yang ada di daerahnya masing-masing jelang tahap pencoblosan Pilkada Jabar.
"Dan seluruh pejabat utama saya semuanya sejak besok sudah menuju ke wilayah-wilayah yang sudah saya sebut untuk melakukan asistensi dan bersama dengan Kapolres untuk mengawal pelaksanan pilkada," kata dia.
Dia berharap aparat yang bertugas di TPS bisa memberikan pelayanan terbaik agar warga Jabar bisa menggunakan haknya memilih calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai hati nurani
"Kita berharap seluruh masyarakat di wilayah Bekasi, Depok, Tangerang bisa menggunakan hak pilihnya untuk melaksanakan pencoblosan di 27 itu," kata dia.
Di kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyampaikan, sebanyak 41 ribu lebih personel gabungan yang turut dikerahkan di hari pencoblosan Pilkada Jabar.
"Berkaitan operasi mantap Praja jaya 2018 PMJ dan dibantu TNI demgan Satpol PP atau Linmas dan stakeholder yang lain. Kita menurunkan 41 ribu lebih untuk pengamanan Pilkada. Ini untuk kita butuhkan personel itu," kata Argo.
Baca Juga: Pilkada Buleleng 2018 Diprediksi Paling Rawan di Bali
Menurut Argo, personel gabungan itu akan disebar ke 14 ribu lebih TPS yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
"Sedangkan 14 ribu lebih TPS yang ada anggota kepolisian sendiri. Ada 29 ribu lebih," kata dia.
Argo juga menjelaskan soal skema pengamanan di setiap TPS. Nantinya, kata dia, setiap TPS akan dijaga dua anggota polisi, 4 petugas Pelindung Masyarakat (Linmas) dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Nanti 2 personel polisi kemudian 4 anggota linmas kemudian ada panitia KPU yang ada di masing-masing TPS," tandas Argo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya