Suara.com - Diam-diam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bakal digelar serentak Rabu (27/6/2018) besok. KPK berharap, Pilkada kali ini dapat memberikan pelajaran yang positif bagi masyarakat, sehingga segala praktik terlarang tidak terjadi.
"KPK berharap proses demokrasi yang akan kita lakukan besok secara serentak, dapat berkontribusi positif untuk daerah masing-masing. Jangan sampai ada suara rakyat yang dibeli," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (26/6/2018).
Praktik bagi-bagi uang atau politik uang adalah langkah awal yang dapat menjerumuskan kepala daerah ke dalam kasus korupsi. Dengan begitu, pemimpin yang dihasilkan tidak akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Jangan sampai kita kotori proses demokrasi ini dengan korupsi," kata Febri.
KPK, kata Febri, sangat mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak di sejumlah daerah besok. Karena itu, KPK juga mengajak semua pihak mendukung penyelenggaraan proses demokrasi agar dapat menghasilkan pemimpin terbaik bagi daerah masing-masing.
"Untuk itu, kami pandang, proses penyelenggaraan yang bersih dari korupsi ataupun penyimpangan lain seperti politik uang dan penyalahgunaan kewenangan merupakan syarat mutlak agar Pilkada berjalan dengan sukses menghasilkan pemimpin yang baik," tutur Febri.
Dari data KPK, hingga saat ini, 95 kepala daerah telah diproses oleh KPK dalam 108 kasus korupsi dan pencucian uang. Pelaku korupsi tersebut tersebar di 22 provinsi di Indonesia dengan jabatan Gubernur, Bupati, Wali Kota atau Wakil.
"Terbanyak di Jabar (12), Jatim (11) dan Sumut (9). Sedangkan modus korupsi yg paling dominan adalah penyuapan," sebut Febri.
Karenanya, KPK berharap proses demokrasi di Pilkada Serentak kali ini dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Sehingga ke depannya lebih sedikit atau bahkan tidak ada kepala daerah yang melakukan korupsi.
Baca Juga: 10.885 Narapidana Dapat Hak Mencoblos di 33 Penjara Jawa Barat
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima