Suara.com - Tokoh FPI sekaligus PA 212, Novel Bamukmin meminta agar polisi segera memeriksa Calon Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.
Sebab, Novel menganggap perkara yang tuduhkan Rahmat hampir mirip dengan kasus yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kalah atau menang Rahmat Effendi di pilkada, polisi harus memproses kasusnya. Sebagaimana polisi berani memeriksa Ahok saat itu," kata Novel di Polda Metro Jaya, Selasa (26/6/2018).
Dia juga menuding, pernyataan Rahmat yang telah menyebut aktivis Alumni 212 serakah bisa berdampak terhadap situasi keamanan warga Bekasi yang hendak memberikan suara pada tahap pencoblosan Pilkada Bekasi yang akan berlangsung, Rabu (27/6) besok. Terlebih, mayoritas warga Bekasi merupakan basis massa Alumni 212.
"Ini sangat memanas. Ucapan daripada Rahmat Effendi ini menyulut massa yang Bekasi ini mayoritas 212," katanya.
Novel juga mengkhawatirkan, kalau polisi tak serius memproses laporan ini, Pilkada Bekasi akan terganggu.
"Kami minta polisi ada ketegasan sikap untuk bisa memeriksa Rahmat Effendi. Jangan ada diskriminasi karena dia didukung partai penguasa,” tukasnya.
Sebelumnya, Rahmat dilaporkan aktivis Alumni 212 bernama Azwar Anas atas tuduhan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.
Laporan ini dibuat menyusul pernyataan Rahmat yang dianggap melecehkan aktivis Alumni 212, ketika menyampaikan pidato di acara Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) beberapa waktu lalu. Rahmat menyebut jika aktivis Alumni 212 merupakan kelompok serakah.
Baca Juga: Sohibul Klaim Tak Tahu Kasusnya dengan Fahri Hamzah Jalan Terus
Awalnya, Azwar melaporkan Rahmat ke Bareskrim Polri pada 4 Mei 2018 dan kasus ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.
Berita Terkait
-
Sohibul Klaim Tak Tahu Kasusnya dengan Fahri Hamzah Jalan Terus
-
Fahri Batal Cabut Laporan, Kasus Presiden PKS Berlanjut?
-
Anggota Komunitas Pedofil Official Loly Candy Kembali Dibekuk
-
Jadi Korban Jambret, Polisi Belum Bisa Periksa Dirjen Kemen PUPR
-
Polisi Tak Netral di Pilkada Jawa Barat Akan Kena Sanksi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker