PAN Minta Kadernya di DPR Turun Gunung ke Dapil Selama Pilkada

Suara.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menghimbau kepada para kandidat Pemilu 2018 ini agar dapat berkompetisi dengan baik dan jangan menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertarungan ini. Karena menurutnya, ajang yang di gelar 5 tahun sekali ini merupakan pencarian pemimpin terbaik untuk melayani masyarakat.

“Untuk para kandidat, kita menghimbau tidak menghalalkan segala cara apalagi melakukan money pilitik. Jangan money politik, mempangruhi KPU ataupun membagi beras, dalam masa tenang ini,” ujarnya di Gedung Nusantara 1, DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/6/2018).

Tak hanya itu ia juga menyampaikan imbauannya kepada para penyelenggara pemilu salah satunya KPU.

Ia mengatakan baik tidaknya demokrasi sangat ditentukan oleh penyelenggara untuk itu ia minta kepada KPU untuk menjalankan kewajiban dengan bersungguh-sungguh serta melaksanakan tugas ini dengan jujur dan adil.

“Jurdil, jujur dan adil, mengawal. Ada beberapa informasi mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan ditindak tegas, kalau ada penyimpangan-penyimpangan atau aparat yang memihak kepada salah satu kandidat,” ungkapnya.

Selain itu, ia meminta kepada TNI-Polri untuk netral karena menurut dia, semua kandidat adalah milik TNI dan Polri.

“TNI-Polri itu milik seluruh rakyat Indonesia sebagai aparatur negara, merah putih, bukan milik salah satu partai, bukan milik satu kandidat,” jelasnya.

Kedua, lanjut dia, ia juga meminta kepada seluruh kader-kader di PAN, fraksi PAN di DPR untuk bertanggung jawab di dapilnya masing-masing. DPR provinsi juga untuk bertanggung jawab di dapilnya masing-masing. Kabupaten kota juga DPR. Semua diminta untuk turun secara lansung mengawal Pilkada di Dapilnya masing-masing.

Kepada seluruh pengurus partai bagi tugas DPP sesuai Dapilnya, Provinsi, Kabupaten-kabupaten kota untuk mengawal daerahnya masing-masing.

“Agar pilkada serentak besok bisa berlangsung dengan tertib aman dan berkualitas sehingga akan menghasilkan bupati, wali kota, gubernur yang legitimate, yang kita yakini sungguh-sungguh bisa memajukan kabupaten kota,” tuturnya.