Suara.com - Pengamat Pendidikan Esti Wijayanti menilai ada upaya pemerataan kualitas pendidikan di penerapan sistem zonasi sekolah. Selain itu fasilitas pendidikan pun bisa seimbang antar sekolah.
Hanya saja menurutnya perlu ada komitmen untuk menerapkan sistem zonasi sekolah itu. Paling tidak, tidak ada manipulasi data calon siswa.
“Karena itu pelaksanaan sistem zonasi membutuhkan komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Rabu (18/7/2018).
Esti mengatakan bahwa pemerataan fasilitas termasuk SDM terkait tenaga kependidikan menjadi bagian yang harus dilakukan secara bertahap merata di seluruh Indonesia.
Selanjutnya Esti mengatakan, ketika bicara zonasi tidak hanya bicara kedialan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu bisa jadi keadilan sosial yang adil dan beradab. Sistem zonasi ini bagian untuk mewujudkan ruang memberikan keleluasaan bagi mereka yang tidak mampu untuk masuk untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai.
Paradigma yang berkembang sekarang ini adalah paradigma yang menilai kualitas pendidikan semata mata dari nilai hasil ujian.
"Kita tidak bisa selalu mengatakan bahwa kualitas sekolah ini bagus karena hasil UN-nya bagus. Sementara kita tahu bahwa siswa di sekolah tersebut sedari awal mendapatkan NEM-nya tinggi. Paradigma ini harus kita benahi. Dan saya sepakat hasil UN tidak bisa menjadi salah satu parameter pokok dalam menetukan anak tersebut diterima di sekolah mana," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional