Suara.com - Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi mengatakan, lembaganya kekurangan 4 ribu hakim. Dirinya menuturkan, kekinian hanya tersedia 7 ribu hakim. Angka tersebut masih kurang dari idealnya 11 ribu hakim.
Ia menuturkan, Indonesia memunyai 86 pengadilan baru di sejumlah daerah sejak 2017. Karenanya, jumlah hakim yang tersedia sementara ini tak lagi mumpuni untuk ditempatkan di pengadilan-pengadilan baru tersebut.
Sedangkan jumlah calon hakim yang masih mengikuti pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA ada sekitar 1.500 orang.
"Tapi calon hakim itu baru bisa bertugas pada tiga tahun ke depan," kata Suhadi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7/2018).
Suhadi menuturkan, kekosongan posisi hakum akan terjadi ketika rotasi hakim di sejumlah pengadilan klas tertentu. Hal itu berkaitan dengan operasional 86 Pengadilan baru.
Ia menambahkan, pengadilan baru yang ada di sejumlah daerah berpotensi tidak beroperasional secepatnya dengan pertimbangan minimnya jumlah hakim.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya