Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera mempertimbangkan opsi abstain, atau tak mengusung atau mendukung satu pun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2019.
Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyuddin menegaskan, opsi itu akan dipilih kalau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak memilih kader PKS sebagai cawapresnya.
"Itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan," kata Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyuddin di Jakarta, Rabu.
Ia memastikan, keputusan PKS abstain atau tidak bergantung pada pembahasan DPP PKS dan Majelis Syuro PKS.
Menurut dia, PKS masih menunggu keputusan Prabowo menentukan cawapresnya karena bisa saja nama yang diambil di luar sembilan nama yang diajukan PKS.
Ketika nama lain yang keluar, pihaknya akan membawa kembali ke DPP PKS dan Majelis Syuro PKS. Apakah itu diterima atau tidak itu bergantung pada pembahasan.
"Posisi kami menunggu apa keputusan Prabowo, mungkin koalisi bisa tetap berjalan jika tidak, ya, mungkin ada pembicaraan," ujarnya seperti diberitakan Antara.
Suhud tidak setuju apabila dikatakan pembahasan nama cawapres di koalisi Prabowo berhenti atau "mentok", karena saat ini belum ada kesamaan sikap dan pandangan serta masih dalam pembahasan.
Ia mengatakan, pertemuan antara Partai Gerindra, PKS, dan PAN pada Selasa (31/7) malam yang melibatkan unsur ulama, masih membicarakan penyamaan visi dan misi terkait dengan kondisi yang ada dan simulasi siapa yang kira-kira akan dimajukan.
Baca Juga: Cak Imin Tak Yakin Prabowo Maju Jadi Capres Lawan Jokowi
"Memang belum sampai pada kesimpulan siapa yang didorong. Belum ada kesepakatan," ujarnya.
Menurut dia, rekomendasi ulama merupakan usulan tambahan dan menjadi bagian yang diperjuangkan PKS dalam pembicaraan di koalisi.
Berita Terkait
-
Cak Imin Tak Yakin Prabowo Maju Jadi Capres Lawan Jokowi
-
Malam Ini Sekjen Partai Koalisi Prabowo Susun Tim Pemenangan
-
Prabowo Tak Paksa Ustaz Somad Jika Tak Mau Jadi Cawapresnya
-
Neno Warisman Dilempar Tong Sampah, Partai Gerindra: Era Nasakom
-
Mulan Jameela Jadi Caleg DPR, Gerindra: Dia Putri Malangbong
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Reformasi Polri: Kompolnas Bakal Diperkuat Jadi Lembaga Independen dengan Kewenangan Eksekutorial
-
Mahfud MD: KPRP Rekomendasikan Rangkap Jabatan Polri Dibatasi Lewat UU ASN
-
Misteri Sopir Minibus Tewas Membiru di Cengkareng: Mesin Masih Menyala, Ada Obat-obatan di Dasbor
-
Penampakan Baju Lumat Andrie Yunus, Bukti Kejam Anggota BAIS di Persidangan
-
Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun
-
Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Internasional Wajib Kantongi Persetujuan Tertulis dari Sini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz