Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai gerakan #2019GantiPresiden yang di deklarasikan di berbagai daerah merupakan tindakan yang inkonstitusional alias ilegal. #2019GantiPresiden awalnya dibiarkan sebagai bentuk dari kedewasaan berpolitik.
Hasto beranggapan bahwa politik yang berjalan tanpa aturan merupakan tindak barbarianisme. Hal tersebut lantaran seorang Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan mendapat legitimasi yang kuat sebagai Presiden selama 5 tahun.
"Sehingga ketika itu kampanye #2019GantiPresiden itu inkonstitusional. Kalau terlalu awal minta #2019GantiPresiden tindakan yang inkonstitusional, untung Presidennya Pak Jokowi. kalau dulu udah dibentuk tim mawar untuk mengeksekusi itu. untung Pak Jokowi sangat demokratis," kata Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).
Hasto menilai gerakan #2019GantiPresiden dapat menciderai proses dalam berdemokrasi. Dirinya beranggapan bahwa demokrasi berdiri diatas keadaban publik yang harus ditaati secara bersama.
"Bukan demokrasi dengan segala cara, bukan demokrasi dengan menciptakan dirinya sebagai korban, karena kebijakan hukum harus dibedakan antara penegakan hukum dengan kebebasan berserikat dan berkumpul itu dijamin seluas-luasnya oleh konstitusi," jelasnya.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional tersebut juga menyayangkan gerakan #2019GantiPresiden yang belum lama ini mendeklarasikan diri di sejumlah daerah. Baginya gerakan semacam itu kurang cocok diterapkan dalam konteks keindonesiaan yang lekat dengan budaya timur.
"Kadang- kadang hanya karena ketidakmampuan untuk melakukan sosialisasi pasangan calon, kemudian muncul gerakan-gerakan yang kurang positif itu sangat disayangkan. kemudian aparat juga mencoba agar tidak terjadi benturan secara horizontal. Karena apapun pendukung dari pak Joko Widodo pendukung dari Pak Prabowo bebas mengekspresikan tetapi dalam ruang lingkup aturan main. itu yang kita harapkan untuk disikapi secara dewasa secara kita bersama," tukas Hasto.
Berita Terkait
-
Deklarasi #2019GantiPresiden Disebut Sebagai Aksi Makar
-
Neno Warisman Ungkap Kebengisan Kepala BIN saat Tertahan di Mobil
-
KPU Nilai Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Bermasalah, Tapi...
-
Ansor Duga HTI di Balik Gerakan #2019GantiPresiden Surabaya
-
Presiden Jokowi Menjenguk BJ Habibie di RSPAD Gatot Subroto
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf