Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai gerakan #2019GantiPresiden yang di deklarasikan di berbagai daerah merupakan tindakan yang inkonstitusional alias ilegal. #2019GantiPresiden awalnya dibiarkan sebagai bentuk dari kedewasaan berpolitik.
Hasto beranggapan bahwa politik yang berjalan tanpa aturan merupakan tindak barbarianisme. Hal tersebut lantaran seorang Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan mendapat legitimasi yang kuat sebagai Presiden selama 5 tahun.
"Sehingga ketika itu kampanye #2019GantiPresiden itu inkonstitusional. Kalau terlalu awal minta #2019GantiPresiden tindakan yang inkonstitusional, untung Presidennya Pak Jokowi. kalau dulu udah dibentuk tim mawar untuk mengeksekusi itu. untung Pak Jokowi sangat demokratis," kata Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).
Hasto menilai gerakan #2019GantiPresiden dapat menciderai proses dalam berdemokrasi. Dirinya beranggapan bahwa demokrasi berdiri diatas keadaban publik yang harus ditaati secara bersama.
"Bukan demokrasi dengan segala cara, bukan demokrasi dengan menciptakan dirinya sebagai korban, karena kebijakan hukum harus dibedakan antara penegakan hukum dengan kebebasan berserikat dan berkumpul itu dijamin seluas-luasnya oleh konstitusi," jelasnya.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional tersebut juga menyayangkan gerakan #2019GantiPresiden yang belum lama ini mendeklarasikan diri di sejumlah daerah. Baginya gerakan semacam itu kurang cocok diterapkan dalam konteks keindonesiaan yang lekat dengan budaya timur.
"Kadang- kadang hanya karena ketidakmampuan untuk melakukan sosialisasi pasangan calon, kemudian muncul gerakan-gerakan yang kurang positif itu sangat disayangkan. kemudian aparat juga mencoba agar tidak terjadi benturan secara horizontal. Karena apapun pendukung dari pak Joko Widodo pendukung dari Pak Prabowo bebas mengekspresikan tetapi dalam ruang lingkup aturan main. itu yang kita harapkan untuk disikapi secara dewasa secara kita bersama," tukas Hasto.
Berita Terkait
-
Deklarasi #2019GantiPresiden Disebut Sebagai Aksi Makar
-
Neno Warisman Ungkap Kebengisan Kepala BIN saat Tertahan di Mobil
-
KPU Nilai Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Bermasalah, Tapi...
-
Ansor Duga HTI di Balik Gerakan #2019GantiPresiden Surabaya
-
Presiden Jokowi Menjenguk BJ Habibie di RSPAD Gatot Subroto
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
-
Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan
-
Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?