Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai gerakan #2019GantiPresiden yang di deklarasikan di berbagai daerah merupakan tindakan yang inkonstitusional alias ilegal. #2019GantiPresiden awalnya dibiarkan sebagai bentuk dari kedewasaan berpolitik.
Hasto beranggapan bahwa politik yang berjalan tanpa aturan merupakan tindak barbarianisme. Hal tersebut lantaran seorang Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan mendapat legitimasi yang kuat sebagai Presiden selama 5 tahun.
"Sehingga ketika itu kampanye #2019GantiPresiden itu inkonstitusional. Kalau terlalu awal minta #2019GantiPresiden tindakan yang inkonstitusional, untung Presidennya Pak Jokowi. kalau dulu udah dibentuk tim mawar untuk mengeksekusi itu. untung Pak Jokowi sangat demokratis," kata Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).
Hasto menilai gerakan #2019GantiPresiden dapat menciderai proses dalam berdemokrasi. Dirinya beranggapan bahwa demokrasi berdiri diatas keadaban publik yang harus ditaati secara bersama.
"Bukan demokrasi dengan segala cara, bukan demokrasi dengan menciptakan dirinya sebagai korban, karena kebijakan hukum harus dibedakan antara penegakan hukum dengan kebebasan berserikat dan berkumpul itu dijamin seluas-luasnya oleh konstitusi," jelasnya.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional tersebut juga menyayangkan gerakan #2019GantiPresiden yang belum lama ini mendeklarasikan diri di sejumlah daerah. Baginya gerakan semacam itu kurang cocok diterapkan dalam konteks keindonesiaan yang lekat dengan budaya timur.
"Kadang- kadang hanya karena ketidakmampuan untuk melakukan sosialisasi pasangan calon, kemudian muncul gerakan-gerakan yang kurang positif itu sangat disayangkan. kemudian aparat juga mencoba agar tidak terjadi benturan secara horizontal. Karena apapun pendukung dari pak Joko Widodo pendukung dari Pak Prabowo bebas mengekspresikan tetapi dalam ruang lingkup aturan main. itu yang kita harapkan untuk disikapi secara dewasa secara kita bersama," tukas Hasto.
Berita Terkait
-
Deklarasi #2019GantiPresiden Disebut Sebagai Aksi Makar
-
Neno Warisman Ungkap Kebengisan Kepala BIN saat Tertahan di Mobil
-
KPU Nilai Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Bermasalah, Tapi...
-
Ansor Duga HTI di Balik Gerakan #2019GantiPresiden Surabaya
-
Presiden Jokowi Menjenguk BJ Habibie di RSPAD Gatot Subroto
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba