Suara.com - Partai pendatang baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menunjukkan tren positif dengan elektabilitasnya yang semakin meningkat. Pada bulan Mei 2018, elektabilitas PSI masih bercokol pada angka 1,3 persen, 0,2 persen lebih rendah dari saat ini yang mencapai 1,5 persen.
"Terobosan PSI untuk mencitrakan diri sebagai partai anti-korupsi dibuktikan dengan menjadi satu-satunya kontestan pemilu yang mengajukan daftar caleg tidak ada mantan narapidana koruptor tampak mencuri perhatian publik," kata Direktur Eksekutif Y-Publica di Bakoel Koffe, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2018).
Menurut Rudi, PSI diuntungkan dengan sikap masyarakat yang menolak keras pengajuan caleg yang pernah terlibat kasus-kasus korupsi. Dia mengatakan sebanyak 30,4 persen responden menganggap partai yang mengajukan caleg koruptor sebagai tindakantidak etis dan 23,7 persen tidak mendidik.
"Bahkan 28,1persen menuding partai tersebut tidak mempunyai komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Dan hanya 6,3 persen yang bisa menerima caleg koruptor, dengan catatan bahwa mereka sudah jera atau insyaf dan telah berubah," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan faktor bersih atau anti-korupsi menjadi pertimbangan utama dalam memilih partai politik. Prosentase faktor tersebut adalah 30 persen, lebih tinggi dari faktor figur atau tokoh partai yang hanya 23,4 persen.
"Lalu keberpihakan kepada rakyat 20,1 persen, dan rekam jejak 15,7 persen," lanjut Rudi.
Namun, kehadiran PSI tidak bisa mengalahkan partai-partai lama. Hal itu terbukti dengan keberadaan PDIP masih memimpin elektabilitas partai politik dengan 27,6 persen disusul oleh Gerindra 12,4 persen dan Golkar 9,7 persen.
Namun, kalau merujuk pada survei sebelumnya, terdapat tiga partai yang mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu PDIP, Gerindra, dan PKB.
"Ketiga partai ini paling menikmati coat-tail effects (efek menarik ekor jas), di mana Jokowi adalah kader PDIP, Ma’ruf Amin cenderung dekat dengan PKB, dan Gerindra yang memborong paket capres dan cawapres Prabowo-Sandi," katanya.
Baca Juga: 41 dari 45 Anggota DPRD Kota Malang Jadi Tersangka Korupsi
Semenntara, partai lain yang elektabilitasnya naik tipis adalah Nasdem dan PPP, meskipun tidak terwakili dalam komposisi capres-cawapres tetapi tampak sangat agresif dalam mendukung figur capres Jokowi. Sebaliknya, tiga partai besar (Golkar, Demokrat, dan juga PKS) mengalami penurunan elektabilitas setelah kegagalan dalam negosiasi politik untuk menjadikan kadernya sebagai cawapres.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman
-
Drama Berujung Rehabilitasi, 7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!