Suara.com - Partai pendatang baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menunjukkan tren positif dengan elektabilitasnya yang semakin meningkat. Pada bulan Mei 2018, elektabilitas PSI masih bercokol pada angka 1,3 persen, 0,2 persen lebih rendah dari saat ini yang mencapai 1,5 persen.
"Terobosan PSI untuk mencitrakan diri sebagai partai anti-korupsi dibuktikan dengan menjadi satu-satunya kontestan pemilu yang mengajukan daftar caleg tidak ada mantan narapidana koruptor tampak mencuri perhatian publik," kata Direktur Eksekutif Y-Publica di Bakoel Koffe, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2018).
Menurut Rudi, PSI diuntungkan dengan sikap masyarakat yang menolak keras pengajuan caleg yang pernah terlibat kasus-kasus korupsi. Dia mengatakan sebanyak 30,4 persen responden menganggap partai yang mengajukan caleg koruptor sebagai tindakantidak etis dan 23,7 persen tidak mendidik.
"Bahkan 28,1persen menuding partai tersebut tidak mempunyai komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Dan hanya 6,3 persen yang bisa menerima caleg koruptor, dengan catatan bahwa mereka sudah jera atau insyaf dan telah berubah," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan faktor bersih atau anti-korupsi menjadi pertimbangan utama dalam memilih partai politik. Prosentase faktor tersebut adalah 30 persen, lebih tinggi dari faktor figur atau tokoh partai yang hanya 23,4 persen.
"Lalu keberpihakan kepada rakyat 20,1 persen, dan rekam jejak 15,7 persen," lanjut Rudi.
Namun, kehadiran PSI tidak bisa mengalahkan partai-partai lama. Hal itu terbukti dengan keberadaan PDIP masih memimpin elektabilitas partai politik dengan 27,6 persen disusul oleh Gerindra 12,4 persen dan Golkar 9,7 persen.
Namun, kalau merujuk pada survei sebelumnya, terdapat tiga partai yang mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu PDIP, Gerindra, dan PKB.
"Ketiga partai ini paling menikmati coat-tail effects (efek menarik ekor jas), di mana Jokowi adalah kader PDIP, Ma’ruf Amin cenderung dekat dengan PKB, dan Gerindra yang memborong paket capres dan cawapres Prabowo-Sandi," katanya.
Baca Juga: 41 dari 45 Anggota DPRD Kota Malang Jadi Tersangka Korupsi
Semenntara, partai lain yang elektabilitasnya naik tipis adalah Nasdem dan PPP, meskipun tidak terwakili dalam komposisi capres-cawapres tetapi tampak sangat agresif dalam mendukung figur capres Jokowi. Sebaliknya, tiga partai besar (Golkar, Demokrat, dan juga PKS) mengalami penurunan elektabilitas setelah kegagalan dalam negosiasi politik untuk menjadikan kadernya sebagai cawapres.
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre