Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto membantah Partai Demokrat tengah bermain 'dua kaki' di Pilpres 2019. Hal itu terkait adanya pemberian dispensasi bagi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe yang terang-terangan mendukung pasangan bakal capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Agus menjelaskan, Partai Demokrat sedang memikirkan strategi khusus di Papua agar tidak kehilangan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Ia enggan menyebutnya dengan bermain dua kaki.
"Rasanya tidak (bermain dua kaki), ya, dua kaki tidak seperti itu. Bahkan dua kaki itu hal-hal yang berbeda dengan case yang ada di Papua, ini memang case di Papua ini adalah khusus," kata Agus di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senin (10/9/2018).
Namun, kata dia, adanya strategi khusus tersebut hanya akan diberlakukan di Papua saja. Padahal, diketahui ada empat DPD yang dikabarkan mendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Ada juga di tempat lain di Sulawesi Utara ataupun di mana itu tentunya hal-hal yang berbeda tidak seperti di Papua. Di Papua itu 90 persen pengurus DPC dan DPD nya mendukung Pak Jokowi tetapi untuk tempat-tempat lain tidak seperti di Papua," ujarnya.
Oleh karena itu, dengan alasan melindungi suara Papua dalam Pileg 2019, Partai Demokrat sedang menyusun strategi khusus.
"Khusus untuk Papua sampai hari ini kita masih mencari formula mencari strategi bagaimana untuk menempatkan strategi ini supaya kita juga tetap sukses dalam pemilu legislatif, tetapi kita juga tidak melakukan hal-hal yang bertentangan," kata Wakil Ketua DPR RI itu.
Kemudian, bagi DPD-DPD yang bersikeras mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin namun suaranya tidak setara dengan Papua di mana hampir 90 persen mendukung pasangan bakal capres-cawapres dari petahana tersebut, Agus akan kembalikan keputusannya kepada DPP.
"Semuanya kita kembalikan kepada DPP, karena DPP yang menentukan adalah dalam hal ini pelanggaran kode etik Mahkamah Kehormatan partai, sampai saat ini belum ada yang seperti itu, sehingga kita lihat perkembangannya nanti," pungkasnya.
Baca Juga: Aksinya Dikecam, Romano Fenati Diminta Berhenti Jadi Pebalap
Untuk diketahui, Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe memilih tidak mengindahkan keputusan partai dan memilih untuk mendukung Jokowi.
Lukas Enembe terang-terangan memberikan dukungannya kepada Jokowi usai dirinya dilantik sebagai Gubernur Papua di Istana Negara. Bahkan Lukas mengaku tidak gentar apabila dukungannya itu menuai sanksi dari Partai Demokrat.
Selain Lukas Enembe, ada juga Deddy Mizwar. Kader potensial Partai Demokrat ini juga memilih mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Ia bahkan didapuk sebagai salah satu juru bicara Jokowi saat masa kampanye nanti.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Terungkap! Alasan Kejagung Tuntut Mati 6 ABK Penyelundup Sabu Hampir 2 Ton di Kepri
-
TPA Terancam Penuh 2028, Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan Sampah Indonesia?
-
Natalius Pigai: Pihak yang Ingin Tiadakan MBG Adalah Penentang HAM
-
Intip Kemeriahan Berbuka Puasa di Masjid Istiqlal, Ribuan Jemaah Padati Pelataran
-
Di Sidang Pledoi, Terdakwa Kasus Tata Kelola Minyak Mentah Minta Keadilan
-
Richard Lee Tak Ditahan Meski Tersangka, Polda Metro: Berkas Segera Dilimpahkan ke JPU
-
Heboh Ada WNI Jadi Tentara Israel, PDIP: Kalau Motif Ekonomi, Perlu Tambahan Lapangan Kerja
-
Guru Honorer Gugat MK, DPR: Sampai Hari Ini Belum Terbukti MBG Pakai Anggaran Pendidikan
-
Berulang Tahun, Data Tunggal DTSEN Genap 1 Tahun
-
Siswa SMP yang Diduga Lempar Bom Molotov di Kubu Raya Tetap Difasilitasi Ikuti Ujian Akhir