Suara.com - Komisi Pemilihan Umum terus merapikan data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan data ganda di dalam DPT saat ini di bawah dua persen.
"Yang kami lakukan adalah membersihkan. Dan kami yakin angkanya di bawah dua persen bahkan satu persen dari total DPT. Jadi dari 185 juta kami optimis bisa dibawah dua persen, target kita dibawah satu persen," kata Viryan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).
Menurut Viryan, munculnya data ganda bisa disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, kata dia, bisa disebabkan oleh faktor kelelahan tim operator KPU.
"Kami mengakui ada satu dua atau sejumlah data yang dimungkinkan ganda karena dua sebab. Pertama, mungkin karena faktor teman-teman operator kelelahan. Karena tahapan kami ini sangat ketat. Untuk sejumlah daerah, contoh kabupaten Bogor, itu 3 juta pemilihnya di satu kabupaten. Setara dengan jumlah pemilih di beberapa provinsi," tuturnya.
Selain itu faktor eksternal. Ia mengatakan petugas masih menemukan pemilih yang memiliki lebih dari satu kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dan nomor induk kependudukan (NIK) ganda.
Berdasarkan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri ke KPU, Viryan menyebut ditemukan 1,4 juta NIK ganda.
"Dari fakta-fakta lapangan yang kita temui ada temuan-temuan tersebut. Sebagai contoh ada orang punya e-KTP lebih satu, masih ada nik ganda. Bahkan di di DP4 yang diberikan ke KPU, kita sudah cek analasis kegandaan, terdapat 1.4 juta NIK ganda," ungkapnya.
Untuk diketahui, KPU telah menetapkan DPT Pemilu 2019 sebanyak 187 juta. Berdasarkan hasil penetapan tercatat jumlah DPT sebanyak 185.732.093 untuk pemilih dalam negeri. Sedangkan untuk pemilih luar negeri berjumlah 2.049.791.
Kendati demikian, KPU masih akan terus melakukan penyempurnaan selama sepuluh hari terhitung sejak ditetapkanya DPT pada tanggal 5 sampai dengan 15 September 2018.
Baca Juga: PKS, PPP, Nasdem, PAN, dan Perindo Berpotensi Tak Lolos Parlemen
Berita Terkait
-
PKS, PPP, Nasdem, PAN, dan Perindo Berpotensi Tak Lolos Parlemen
-
KPU Perbolehkan Kepala Daerah Masuk Tim Kampanye untuk Pilpres
-
PDIP dan Gerindra Akan Menang Pemilu 2019 karena Punya Capres
-
Cari Pemilih Ganda, KPU Besok Sandingkan Data DPT Pemilu 2019
-
Rekapitulasi DPT Pemilu, Bawaslu Ungkap 131.363 Pemilih Ganda
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam