Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin mempertanyakan komitmen penyelesaian kasus HAM yang tak ada di visi misi Prabowo - Sandiaga.
Kedua kandidat capres-cawapres di Pemilihan Presiden 2019 sudah menyerahkan daftar visi dan misi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, di dalam visi misi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, tidak ada butir yang membahas terkait penyelesaian kasus HAM di masa lalu.
Wakil Ketua TKN Jokowi - Maruf Amin, Abdul Kadir Karding, menilai kubu Prabowo tidak berkomitmen untuk menyelesaikan kasus HAM.
Ia menduga tidak adanya poin tersebut dikarenakan Prabowo takut adanya pertanyaan publik akan kasus penculikan aktivis dan mahasiswa pada tahun 1997 dan 1998.
"Bisa jadi itu menjadi ketakutan mereka kalau dimasukkan akan ditanyakan publik gimana dengan dugaan kasus Pak Prabowo masa lalu," kata Abdul Kadir Karding di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jumat (28/9/2018).
Menurutnya, seharusnya poin HAM itu dimasukkan dalam visi misi seorang pemimpin negara. Karena pada dasarnya Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang berpihak kepada hak-hak dasar.
"Mustahil orang bicara soal Indonesia kalau tidak bicara soal HAM. Harus punya konsep yang jelas dalam rangka menghargai masyarakat dengan memperhatikan HAM," ujarnya.
Namun saat ditanyakan soal janji Jokowi yang akan menuntaskan kasus-kasus HAM masa lampau, Karding menyebut Jokowi masih memproses hal tersebut.
"Sedang berproses semua. Memimpin negara kan tidak segampang membalik telapak tangan. Butuh pembuktian. Tidak bisa hanya menjudge orang," pungkasnya.
Baca Juga: Gempa Sulawesi Terkini, Jokowi Minta TNI Kirim Bantuan
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
Terkini
-
Interupsi di Sidang Paripurna DPD RI, Senator Paul Finsen: Orang Papua Butuh Sekolah dan RS
-
Transjakarta Minta Maaf atas Insiden Penumpang Tunanetra Jatuh, Janji Perketat SOP dan Pendampingan
-
Titiek Soeharto 'Warning' 3 Kementerian soal Dampak Banjir Sumatera
-
Tanpa Digaji, 1.142 Taruna KKP Dikirim ke Aceh dan Sumatra Jadi Relawan Bencana
-
Sentilan Keras Peter Gontha: Buat Apa Ada KY Jika Hakim 'Bermasalah' Adili Nadiem?
-
Tolak Pembukaan Lahan Sawit di Papua, Paul Finsen: Sampaikan ke Prabowo dan Bahlil, Setop Barang Itu
-
Gaji Pokok Nol Rupiah, Hakim Ad Hoc Curhat Pilu: Meninggal Dunia Pun Harus Urunan
-
KKP Kerahkan 1.142 Taruna ke AcehSumatra, Fokus Bersihkan Lumpur Pascabencana
-
Airlangga Hartarto Mendadak Muncul di Gedung KPK, Ada Apa?
-
KLH Siapkan Gugatan Triliunan untuk 6 Perusahaan Terduga Biang Banjir Sumatra