Suara.com - Ratna Bohongi Publik, Sekjen PDIP: Mana Ada Kebohongan Menguntungkan Politik
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, aksi pembohongan publik yang dilakukan aktivis Ratna Sarumpaet tidak akan menguntungkan kubu Jokowi – Maruf Amin maupun Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dalam pacuan Pilpres 2019.
"Kami tidak akan berbicara untung rugi kasus, mana ada kebohongan menimbulkan keuntungan politik, tidak ada," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018).
Ratna kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus informasi bohong alias hoaks di media sosial, setelah mengakui luka lebam di pipinya bukan karena di pukul orang tak dikenal, melainkan efek operasi plastik.
Menurut Hasto, keuntungan politik baru bisa tercapai melalui kerja keras. Ia kemudian mencontohkan prestasi yang sudah diraih oleh atlet nasional.
"Sebaiknya kita belajar dari atlet, terlebih kaum difabel. Mereka menunjukkan dalam keterbatasannya, bisa menggapai prestasi, berkinerja baik, dengan bekerja keras, aturan main yang baik. Dunia politik Indonesia harus belajar dari nilai-nilai sportifitas dalam dunia olahraga," kata Hasto.
Selain itu, Hasto juga membantah ada pihak yang menyebut aksi bohong Ratna Sarumpaet karena dibayar oleh kubu Jokowi, untuk menjatuhkan nama pasangan Prabowo - Sandiaga.
"Ya kami tidak pernah melakukan hal tersebut, itu hanya isu-isu yang saya rasa tidak perlu ditanggapi. Karena itu menunjukkan keberadaban kita, bayar membayar dalam capres - cawapres itu kan merendahkan kualitas demokrasi kita," jelas Hasto.
Baca Juga: Aqua Zumba, Olahraga yang Baik untuk Pengidap Sakit Jantung Lho!
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri