Suara.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum memeriksa 3 kelompok pelapor dugaan kampanye hitam calon presiden Prabowo Subianto. Prabowo dilaporkan karena diduga melakukan kampanye hitam buntut hoaks Ratna Sarumpaet.
Salah satu yang diperiksa adalah Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR). GNR mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (11/10/2018).
Bawaslu memanggil tiga pihak pelapor terkait kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet. Tiga pihak tersebut di antaranya GNR, Relawan ProJo (Pro Jokowi), dan Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin.
"Kami dari Garda Nasional Untuk Rakyat, hadir di sini. Maksud kedatangan kami adalah memenuhi undangan dalam rangka di minta klarifikasi terkait pelaporan kami pada tanggal 4 oktober 2018. Di mana kami melaporkan dugaan kampanye hitam yang dilakukan oleh Bapak Prabowo," ujar Presidium GNR, M. Sayidi di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).
Adapun perwakilan saksi yang dibawa oleh GNR, yakni Sekretaris Jenderal GNR, Ucok Chor dan Pengurus GNR, Wahyu.
"Kita hadirkan 2 saksi, pertama saudara Ucok Choir selaku Sekjen GNR, dan saudara Wahyu. Mereka pengurus GNR," jelasnya.
Sementara, Sekjen GNR Ucok Choir mengatakan jika pihanya mendatangi Bawaslu sebagai bentuk keseriusan GNR untuk mengklarifikasi laporan tersebut.
"Kami mendapat undangan dari Bawaslu unuk klarifikasi terkait laporan dugaan pelanggaran Bapak Prabowo Subianto. Sebagai bentuk keseriusan GNR, kami siap untuk klarifikasi ini, kami juga bawa kartu kuning untuk Prabowo," turur Ucok.
"Sudah kita lampirkan pada 4 oktober lalu. Ada bukti liputan media soal pernyataan konfrensi pers dan juga berapa kutipan-kutipan di media baik online maupun cetak," tambahnya.
Sebelumnya, GNR melaporkan Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto ke Bawaslu. Pelaporan tersebut terkait kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis