Penawaran Diplomatik Israel, FPI : Pengalihan Isu Rupiah dan BBM

Suara.com - Tokoh Front Pembela Islam (FPI), Novel Bamukmin angkat bicara terkait pernyataan Wakil Presiden, Jusuf Kalla yang membuka peluang diplomatik dengan Israel.

Novel Bamukmin menduga hal itu hanyalah pengalihan isu terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 itu mengatakan sangat sulit mewujudkan perdamaian di kota suci tiga agama tersebut.

Dia mengungkapkan kalau karakteristik Israel sangat licik yang kekinian terus melakukan pembantaian terhadap warga Palestina.

Untuk itu, dia mengatakan pernyataan JK hanyalah membuang waktu dan menghabiskan energi saja. Bahkan dia menduga hal itu hanyalah bentuk pengalihan isu terhadap melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga BBM.

"Kita tidak ada untungnya juga dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bangsa penjajah yang PBB saja Israel ini tentang. Oleh karenanya, pernyataan JK itu diduga sebagai pengalihan isu atas dolar yang terus melambung dan tarif BBM naik," kata Novel saat dihubungi Suara.com, Kamis (18/10/2018).

Berkenaan dengan itu, Novel Bamukmin berpandangan bahwa keinginan Perdana Menteri Israel, Benjamin Natanyahu membuka diplomatik dengan Indonesia sarat kepentingan untuk menguasai sumber daya alam (SDA) Indonesia, yang sejatinya menjadi rebutan banyak negara asing.

Selain itu, dia menilai Israel hanya ingin mendapatkan pengakuan dari Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Menurutnya itu bisa menyakiti perasaan umat.

"Untuk itu saya mewakili dari PA 212 harga mati menolak Israel sebagai bangsa yang mempunyai kedaulan di dunia ini dan juga menolak wapres JK membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan apa pun alasannya," pungkasnya.

Untuk diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kemungkinan Pemerintah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel dapat terjadi. Syaratnya bila perdamaian di Palestina sudah terwujud.

Wapres menegaskan Pemerintah Indonesia tetap dalam posisinya mendukung perdamaian di Palestina, sehingga harapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dapat terwujud apabila kesepakatan perdamaian telah terjadi.