Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono menyebut salah ukuran Pemilu yang sukses adalah berdasarkan sila keempat Pancasila. Hal ini dikatakan Harjono dalam seminar bertajuk "Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat Guna Menyukseskan Pemilu 2019" di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).
"Ada satu ukuran pemilu yang sukses, yaitu pemilu yang sesuai dengan sila ke empat Pancasila," ujar Harjono saat menjadi pembicara kunci di seminar Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat Guna Menyukseskan Pemilu 2019.
Sila keempat dalam Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Harjono menuturkan banyak Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, namun hasilnya dianggap jauh dari sila keempat. Dengan demikian, ia menyebut penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan sila keempat tak akan sukses.
"Kalau kita selengarakan banyak event pemilu, tapi kalau menghasilkan jauh dari yang diharapkan di sila keempat saya kira nggak sukses. Hanya sukses siapa yang jadi pemenang, tapi kalau bicara pemilu sukses itu sila keempat. Sering diucapkan tapi perlu ada pemahaman bersama tentang apa sih sila keempat pada hakikatnya," kata dia.
Tak hanya itu, Harjono juga mengatakan demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi yang melegalisasi sikap mayoritas yang mengalahkan minoritas.
"Demokrasi kita bukan demokrasi yang melegaliasi dengan demokrasi itu untuk membunuh minoritas bukan. Kalau demokrasi hanya ingin dapat majority, kalau memang segalanya ditentukan oleh mayoritas itu demokrasi yang memberikan legalitas, mayoritas membunuh minoritas," ucap Harjono.
"Demokrasi kita itu membentuk kebijaksanaan yang merakyat, yang berguna bagi semua rakyat. Karena itu, sila keempat itu mengandung dua demokrasi, demokrasi prosedur dan demokrasi substansi," sambungnya.
Lebih lanjut, Harjo menuturkan persoalan belajar demokrasi bukan hanya taat menjadi warga negara yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang datang ke TPS, tapi harus memahami substansi demokrasi.
Baca Juga: Mayat Bayi Berbelatung Ditemukan di Bagasi Bus Jakarta - Magetan
"Persoalan-persoalan belajar demokrasi bukan hanya taat kita jadi warga negara ya nggak dapat DPT atau datang ke kotak suara. Tapi substansinya juga perlu bagi kita," tandasnya.
Hadir dalam acara tersebut yakni Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate, Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Pengamat Politik Gun Gun Heryanto, Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Nurliah Nurdin dan Syahrul Yasin Limpo Ketua DPP Partai Nasdem.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Aksi Kamisan ke-900: Keteguhan Sumarsih Mencari Keadilan bagi Sang Anak
-
Ahli Hukum di Sidang Gus Yaqut: Kerugian Negara Harus Ada Sebelum Penetapan Tersangka
-
Ketua Baleg DPR RI Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, Rieke Pitaloka Usul Momentum Hari Kartini
-
Bareskrim Polri Minta Bank Perketat Aturan Buka Rekening demi Putus Aliran Dana Judi Online
-
Tak Hanya Outsourcing, Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq juga Kuasai Proyek Makan-Minum di 3 RSUD
-
Pakar UGM: Keputusan Menag Soal Kuota Haji Belum Tentu Melanggar Hukum Tanpa Pengujian Resmi
-
Sikap RI 2024 vs 2026: Mengapa Tak Ada Lagi Kata 'Mengutuk' untuk Serangan AS-Israel ke Iran?
-
Korea Utara Uji Coba Rudal Nuklir Baru saat Timur Tengah Memanas
-
22 Tahun Terkatung-katung, JALA PRT Sebut RUU PPRT Cetak Sejarah Terlama di DPR
-
Sesalkan RI Belum Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran, FPI Tunggu Penjelasan Pemerintah