Suara.com - Aksi pengibaran bendera hitam yang disebut-sebut sebagai bendera HTI baru saja membuat heboh warga Poso, Sulawesi Tengah. Aksi pengibaran bendera yang tak lazim itu juga terekam di video hingga heboh di media sosial.
Dari informasi, pengibaran bendera HTI terjadi pada Jumat (26/10/2018). Saat itu, ada massa yang tengah menggelar aksi bela tauhid di depan gedung DPRD Kabupaten Poso. Aksi massa dimulai sekitar pukul 13.30 WIB dimulai di Masjid Baiturrahman dan berakhir di kantor DPRD Poso.
Tidak diketahui secara pasti bagaimana awal mulanya, tiba-tiba ada sekelompok orang dari massa tersebut mengibarkan bendera hitam di tiang bendera halaman kantor DPRD Poso.
"Peristiwa tersebut sudah ditangani oleh Polres Poso dan Polda Sulawesi Tengah, yang dikibarkan oleh massa simpatisan HTI yang dipelopori oleh salah satu tokoh FPI di Poso," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/10/2018).
Periksa Sejumlah Saksi
Sementara itu, Polres Poso sudah memeriksa sejumlah saksi terkait pengibaran bendera hitam yang diduga bendera HTI di Kantor DPRD Poso.
"Apakah ada unsur pidananya, kita masih menunggu hasil pemeriksaan saksi oleh penyidik," ujar Kapolres Poso AKBP Bogiek Sugiarto sebagaimana dilansir Antara, Minggu (28/10/2018).
Bogiek mengatakan, bahwa pengibaran bendera hitam itu terjadi di dua tempat yakni halaman DPRD dan Lapangan Sintuwu Maroso.
Ia juga menegaskan, pengibaran bendera hitam itu bukan dengan cara menurunkan bendera Merah Putih. Namun saat itu tiang bendera sedang kosong, tidak ada berkibar bendera Merah Putih. Hal ini dikuatkan kebenarannya dengan hasil olah TKP yang saat itu langsung digelar.
Baca Juga: Soal Bendera Tauhid, Presiden PKS Sebut Ngabalin Perkeruh Suasana
"Tidak ada aksi atau gerakan menurunkan bendera merah putih dan menggantikan bendera hitam, dan saat itu juga, tidak hitung jam mereka langsung menurunkan bendera hitam itu," ujarnya.
Wakil Ketua I DPRD Poso Suharto Kandar yang dihubungi terpisah membenarkan tidak ada aksi penurunan bendera merah putih, namun hanya pengibaran bendera hitam di halaman DPRD Poso dan Lapangan Sintuwu Maroso.
Menurut Suharto, satu hari sebelum aksi itu, Satpol PP telah menurunkan bendera merah putih karena telah usang dan rencananya akan diganti dengan yang baru.
"Nah Satpol PP ini lupa memberitahukan kepada kami, akan diganti bendera Merah Putih hingga sampai pada hari aksi pengibaran bendera hitam itu dilakukan," ujar Suharto.
Suharto mengaku bahwa ia yang menerima perwakilan demo itu sekitar 50 orang di dalam ruangan DPRD, namun tidak mengetahui adanya aksi pengibaran bendera hitam dan baru diketahui setelah viral di medsos baik foto maupun video.
Setelah viral di medsos, Suharto langsung mengkonfirmasi kepada Sekwan dan Satpol PP yang bertugas saat itu. Menurut Suharto, aksi itu dilakukan sekitar 500 orang yang datang dengan menyampaikan orasi dengan baik, dan di dalam ruangan juga menyalurkan aspirasi yang baik.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
-
Sosok Meriyati Roeslani, Istri Jenderal Hoegeng yang Meninggal pada Usia 100 Tahun
Terkini
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Kabar Krisis Iklim Bikin Lelah, Bagaimana Cara Mengubahnya Jadi Gerakan Digital?
-
Anggota DPR Tanya ke BNN: Whip Pink Mulai Menggejala, Masuk Narkotika atau Cuma Seperti Aibon?
-
Lisa BLACKPINK Syuting di Kota Tua, Rano Karno: Bagian dari Proyek Raksasa Jakarta
-
Saat Daerah Tak Sanggup Bayar Gaji ASN, Siswa SD di NTT Menyerah pada Hidup Demi Buku Tulis