Suara.com - Aksi pengibaran bendera hitam yang disebut-sebut sebagai bendera HTI baru saja membuat heboh warga Poso, Sulawesi Tengah. Aksi pengibaran bendera yang tak lazim itu juga terekam di video hingga heboh di media sosial.
Dari informasi, pengibaran bendera HTI terjadi pada Jumat (26/10/2018). Saat itu, ada massa yang tengah menggelar aksi bela tauhid di depan gedung DPRD Kabupaten Poso. Aksi massa dimulai sekitar pukul 13.30 WIB dimulai di Masjid Baiturrahman dan berakhir di kantor DPRD Poso.
Tidak diketahui secara pasti bagaimana awal mulanya, tiba-tiba ada sekelompok orang dari massa tersebut mengibarkan bendera hitam di tiang bendera halaman kantor DPRD Poso.
"Peristiwa tersebut sudah ditangani oleh Polres Poso dan Polda Sulawesi Tengah, yang dikibarkan oleh massa simpatisan HTI yang dipelopori oleh salah satu tokoh FPI di Poso," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/10/2018).
Periksa Sejumlah Saksi
Sementara itu, Polres Poso sudah memeriksa sejumlah saksi terkait pengibaran bendera hitam yang diduga bendera HTI di Kantor DPRD Poso.
"Apakah ada unsur pidananya, kita masih menunggu hasil pemeriksaan saksi oleh penyidik," ujar Kapolres Poso AKBP Bogiek Sugiarto sebagaimana dilansir Antara, Minggu (28/10/2018).
Bogiek mengatakan, bahwa pengibaran bendera hitam itu terjadi di dua tempat yakni halaman DPRD dan Lapangan Sintuwu Maroso.
Ia juga menegaskan, pengibaran bendera hitam itu bukan dengan cara menurunkan bendera Merah Putih. Namun saat itu tiang bendera sedang kosong, tidak ada berkibar bendera Merah Putih. Hal ini dikuatkan kebenarannya dengan hasil olah TKP yang saat itu langsung digelar.
Baca Juga: Soal Bendera Tauhid, Presiden PKS Sebut Ngabalin Perkeruh Suasana
"Tidak ada aksi atau gerakan menurunkan bendera merah putih dan menggantikan bendera hitam, dan saat itu juga, tidak hitung jam mereka langsung menurunkan bendera hitam itu," ujarnya.
Wakil Ketua I DPRD Poso Suharto Kandar yang dihubungi terpisah membenarkan tidak ada aksi penurunan bendera merah putih, namun hanya pengibaran bendera hitam di halaman DPRD Poso dan Lapangan Sintuwu Maroso.
Menurut Suharto, satu hari sebelum aksi itu, Satpol PP telah menurunkan bendera merah putih karena telah usang dan rencananya akan diganti dengan yang baru.
"Nah Satpol PP ini lupa memberitahukan kepada kami, akan diganti bendera Merah Putih hingga sampai pada hari aksi pengibaran bendera hitam itu dilakukan," ujar Suharto.
Suharto mengaku bahwa ia yang menerima perwakilan demo itu sekitar 50 orang di dalam ruangan DPRD, namun tidak mengetahui adanya aksi pengibaran bendera hitam dan baru diketahui setelah viral di medsos baik foto maupun video.
Setelah viral di medsos, Suharto langsung mengkonfirmasi kepada Sekwan dan Satpol PP yang bertugas saat itu. Menurut Suharto, aksi itu dilakukan sekitar 500 orang yang datang dengan menyampaikan orasi dengan baik, dan di dalam ruangan juga menyalurkan aspirasi yang baik.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar