Suara.com - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif menegaskan bendera hitam yang dikibarkan sekelompok orang di Poso, Sulawesi Tengah bukan bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Slamet menyebut bendera yag dikibarkan itu berkalimat tauhid.
Diketahui, sebuah video dan foto viral di media sosial. Di video dan foto itu, terlihat sekelompok orang tengah mengibarkan bendera hitam yang disebut sebagai bendera HTI di halaman DPRD Poso, Sulawesi Selatan, Jumat (26/10/2018). Saat itu memang sedang ada massa yang tengah menggelar aksi bela tauhid.
"Bukan (bendera HTI)," kata Slamet saat dihubungi Suara.com, Senin (29/10/2018).
Dalam video yang menampilkan aksi pengibaran bendera tersebut terlihat bendera berwarna hitam yang oleh Slamet disebut bertuliskan kalimat tauhid dengan gambar pedang di bawahnya. Slamet mengungkapkan bahwa bendera itu serupa dengan bendera kerajaan Arab Saudi yang secara resmi berwarna hijau.
"Kalau ada gambar pedang bendera Arab Saudi itu cuman warna hitam kalau Saudi hijau," ungkapnya.
Selain itu, Slamet pun membantah apabila ada anggota FPI yang menginisiasi pengibaran bendera itu. Bantahannya Slamet itu mengacu pada keterangan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo yang menjelaskan bahwa pengibaran bendera tersebut dilakukan oleh massa simpatisan HTI yang dipelopori oleh salah satu tokoh FPI.
"(FPI) nggak (pelopori). Umat Islam itu," ujarnya.
Untuk diketahui, aksi pengibaran bendera hitam yang disebut-sebut sebagai bendera HTI baru saja membuat heboh warga Poso, Sulawesi Tengah. Aksi pengibaran bendera yang tak lazim itu juga terekam di video hingga heboh di media sosial.
Dari informasi, pengibaran bendera HTI terjadi pada Jumat (26/10/2018). Saat itu, ada massa yang tengah menggelar aksi bela tauhid di depan gedung DPRD Kabupaten Poso. Aksi massa dimulai sekitar pukul 13.30 WIB dimulai di Masjid Baiturrahman dan berakhir di kantor DPRD Poso.
Baca Juga: Lion Air Jatuh, Bandara Depati Amir Dipenuhi Tangis Keluarga
Wakil Ketua I DPRD Poso Suharto Kandar yang dihubungi terpisah membenarkan tidak ada aksi penurunan bendera merah putih, namun hanya pengibaran bendera hitam di halaman DPRD Poso dan Lapangan Sintuwu Maroso.
Menurut Suharto, satu hari sebelum aksi itu, Satpol PP telah menurunkan bendera merah putih karena telah usang dan rencananya akan diganti dengan yang baru.
Suharto mengaku bahwa ia yang menerima perwakilan demo itu sekitar 50 orang di dalam ruangan DPRD, namun tidak mengetahui adanya aksi pengibaran bendera hitam dan baru diketahui setelah viral di medsos baik foto maupun video.
Berita Terkait
-
Kronologi Pengibaran Bendera HTI di Halaman Gedung DPRD Poso
-
Heboh Pengibaran Bendera HTI di Halaman Gedung DPRD Poso
-
Soal Bendera Tauhid, Presiden PKS Sebut Ngabalin Perkeruh Suasana
-
Kesal Bendera Tauhid Dibakar, NA Lempar Batu ke Gereja Magelang
-
Bendera Tauhid Dibakar, PA 212 Tuduh Said Aqil Teroris
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga