Suara.com - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif menegaskan bendera hitam yang dikibarkan sekelompok orang di Poso, Sulawesi Tengah bukan bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Slamet menyebut bendera yag dikibarkan itu berkalimat tauhid.
Diketahui, sebuah video dan foto viral di media sosial. Di video dan foto itu, terlihat sekelompok orang tengah mengibarkan bendera hitam yang disebut sebagai bendera HTI di halaman DPRD Poso, Sulawesi Selatan, Jumat (26/10/2018). Saat itu memang sedang ada massa yang tengah menggelar aksi bela tauhid.
"Bukan (bendera HTI)," kata Slamet saat dihubungi Suara.com, Senin (29/10/2018).
Dalam video yang menampilkan aksi pengibaran bendera tersebut terlihat bendera berwarna hitam yang oleh Slamet disebut bertuliskan kalimat tauhid dengan gambar pedang di bawahnya. Slamet mengungkapkan bahwa bendera itu serupa dengan bendera kerajaan Arab Saudi yang secara resmi berwarna hijau.
"Kalau ada gambar pedang bendera Arab Saudi itu cuman warna hitam kalau Saudi hijau," ungkapnya.
Selain itu, Slamet pun membantah apabila ada anggota FPI yang menginisiasi pengibaran bendera itu. Bantahannya Slamet itu mengacu pada keterangan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo yang menjelaskan bahwa pengibaran bendera tersebut dilakukan oleh massa simpatisan HTI yang dipelopori oleh salah satu tokoh FPI.
"(FPI) nggak (pelopori). Umat Islam itu," ujarnya.
Untuk diketahui, aksi pengibaran bendera hitam yang disebut-sebut sebagai bendera HTI baru saja membuat heboh warga Poso, Sulawesi Tengah. Aksi pengibaran bendera yang tak lazim itu juga terekam di video hingga heboh di media sosial.
Dari informasi, pengibaran bendera HTI terjadi pada Jumat (26/10/2018). Saat itu, ada massa yang tengah menggelar aksi bela tauhid di depan gedung DPRD Kabupaten Poso. Aksi massa dimulai sekitar pukul 13.30 WIB dimulai di Masjid Baiturrahman dan berakhir di kantor DPRD Poso.
Baca Juga: Lion Air Jatuh, Bandara Depati Amir Dipenuhi Tangis Keluarga
Wakil Ketua I DPRD Poso Suharto Kandar yang dihubungi terpisah membenarkan tidak ada aksi penurunan bendera merah putih, namun hanya pengibaran bendera hitam di halaman DPRD Poso dan Lapangan Sintuwu Maroso.
Menurut Suharto, satu hari sebelum aksi itu, Satpol PP telah menurunkan bendera merah putih karena telah usang dan rencananya akan diganti dengan yang baru.
Suharto mengaku bahwa ia yang menerima perwakilan demo itu sekitar 50 orang di dalam ruangan DPRD, namun tidak mengetahui adanya aksi pengibaran bendera hitam dan baru diketahui setelah viral di medsos baik foto maupun video.
Berita Terkait
-
Kronologi Pengibaran Bendera HTI di Halaman Gedung DPRD Poso
-
Heboh Pengibaran Bendera HTI di Halaman Gedung DPRD Poso
-
Soal Bendera Tauhid, Presiden PKS Sebut Ngabalin Perkeruh Suasana
-
Kesal Bendera Tauhid Dibakar, NA Lempar Batu ke Gereja Magelang
-
Bendera Tauhid Dibakar, PA 212 Tuduh Said Aqil Teroris
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik