Suara.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menyiapkan skema kebijakan alternatif, untuk menyiasati angka kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil alias CPNS 2018 yang rendah. Pasalnya, angka kelulusan CPNS 2018 hanya dibawah 10 persen.
Deputi SDM Aparatur pada Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, ada dua alternatif kebijakan yang disiapkan yakni antara menurunkan passing grade atau memakai sistem perankingan.
Namun, Setiawan mengakui timnya belum bisa memastikan kebijakan apa yang akan digunakan.
"Mudah-mudahan tak lama lagi hasil simulasi akan disampaikan. Nantinya ada kebijakan, apakah passing grade diturunkan, atau membuat ranking tertinggi dari yang belum lulus untuk mengisi kompetensi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)," kata Setiawan saat ditemui di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta Selatan, Senin (12/11/2018).
Kebijakan ini dilakukan guna mengakomodasi para pelamar tak lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada formasi yang belum terisi penuh. Untuk formasi yang telah terpenuhi, maka kebijakan ini tidak diberlakukan.
Setiawan menjelaskan, saat ini timnya masih menggodok antara dua kebijakan itu yang akan digunakan. Tujuan penerapan kebijakan itu agar formasi CPNS bisa terisi sepenuhnya, sehingga daerah tidak kekurangan sumber daya manusia.
Setiawan juga memastikan, para peserta yang telah lulus passing grade SKD untuk tidak khawatir merasa tersaingi dengan adanya kebijakan baru ini.
Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan skema khusus dan memastikan seluruh proses berjalan secara adil dan transparan.
"Tak perlu khawatir, mereka tidak dipersaingkan dengan yang lulus. Persaingan nantinya hanya antara peserta yang belum lulus pada formasi yang kosong,” tandasnya.
Baca Juga: KPK Pertajam Bukti Percakapan Neneng dengan Petinggi Lippo Group
Berdasarkan data yang terhimpun hingga Jumat (9/11), untuk wilayah barat angka pelamar yang lulus SKD hanya 3,81 persen dan pelamar yang gagal diseluruh tes sebanyak 58 persen.
Untuk wilayah tengah, angka pelamar lulus SKD hanya 1,33 persen dan pelamar yang tidak lulus SKD mencapai 72,6 persen.
Sementara untuk wilayah timur, angka pelamar lulus SKD hanya sebesar 0,17 persen dan pelamar yang tidak lulus mencapai 90,5 persen.
Lain halnya dengan kementerian dan lembaga, angka pelamar lulus SKD capai 21,28 persen dan angka pelamar tidak lulus sebesar 12,9 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!