Suara.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menyiapkan skema kebijakan alternatif, untuk menyiasati angka kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil alias CPNS 2018 yang rendah. Pasalnya, angka kelulusan CPNS 2018 hanya dibawah 10 persen.
Deputi SDM Aparatur pada Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, ada dua alternatif kebijakan yang disiapkan yakni antara menurunkan passing grade atau memakai sistem perankingan.
Namun, Setiawan mengakui timnya belum bisa memastikan kebijakan apa yang akan digunakan.
"Mudah-mudahan tak lama lagi hasil simulasi akan disampaikan. Nantinya ada kebijakan, apakah passing grade diturunkan, atau membuat ranking tertinggi dari yang belum lulus untuk mengisi kompetensi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)," kata Setiawan saat ditemui di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta Selatan, Senin (12/11/2018).
Kebijakan ini dilakukan guna mengakomodasi para pelamar tak lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada formasi yang belum terisi penuh. Untuk formasi yang telah terpenuhi, maka kebijakan ini tidak diberlakukan.
Setiawan menjelaskan, saat ini timnya masih menggodok antara dua kebijakan itu yang akan digunakan. Tujuan penerapan kebijakan itu agar formasi CPNS bisa terisi sepenuhnya, sehingga daerah tidak kekurangan sumber daya manusia.
Setiawan juga memastikan, para peserta yang telah lulus passing grade SKD untuk tidak khawatir merasa tersaingi dengan adanya kebijakan baru ini.
Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan skema khusus dan memastikan seluruh proses berjalan secara adil dan transparan.
"Tak perlu khawatir, mereka tidak dipersaingkan dengan yang lulus. Persaingan nantinya hanya antara peserta yang belum lulus pada formasi yang kosong,” tandasnya.
Baca Juga: KPK Pertajam Bukti Percakapan Neneng dengan Petinggi Lippo Group
Berdasarkan data yang terhimpun hingga Jumat (9/11), untuk wilayah barat angka pelamar yang lulus SKD hanya 3,81 persen dan pelamar yang gagal diseluruh tes sebanyak 58 persen.
Untuk wilayah tengah, angka pelamar lulus SKD hanya 1,33 persen dan pelamar yang tidak lulus SKD mencapai 72,6 persen.
Sementara untuk wilayah timur, angka pelamar lulus SKD hanya sebesar 0,17 persen dan pelamar yang tidak lulus mencapai 90,5 persen.
Lain halnya dengan kementerian dan lembaga, angka pelamar lulus SKD capai 21,28 persen dan angka pelamar tidak lulus sebesar 12,9 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
-
9 Fakta Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, Gerbong Wanita Jadi Titik Terparah
-
Cerita Pasutri Selamat dari Kecelakaan Maut Kereta di Bekasi: Terpental hingga Pingsan
-
Tragedi di Stasiun Bekasi Timur: 3 Penumpang KRL Tewas dan 38 Korban Luka-luka Dilarikan ke 4 RS
-
KAI Fokus Evakuasi dan Normalisasi Jalur Pasca KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi Timur
Terkini
-
Basarnas Ungkap Alasan Lokomotif KA Argo Bromo Tak Langsung Dievakuasi: Ada Nyawa yang Terjepit
-
Buntut Kekerasan di Daycare Jogja, Komisi X DPR Segera Panggil Mendikdasmen untuk Evaluasi Total
-
Haru dan Cemas, Warga Padati Pos Pengaduan Cari Kabar Korban Tabrakan KRL
-
Krisis Tersembunyi di Balik Belanja Online: Tanpa Regulasi Jelas, Sampah Kemasan Jadi Bom Waktu
-
Dirut KAI: Evakuasi KA Argo Bromo 100 Persen Rampung, KRL ke Cikarang Masih Dihentikan
-
Kisah Mantan Penjudi Takut Nonton Pertandingan Piala Dunia 2026, Kenapa?
-
Deretan Fakta Baru Penembakan Trump: Pelaku Naik Kereta dari LA, Senjata Dibeli dari 2023
-
Berapa UMR Jogja? Pengasuh Daycare Little Aresha Cuma Digaji Rp2 Jutaan Per Bulan
-
Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
-
BPDLH Luncurkan Skema Blended Finance, Dorong Pembiayaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan