Suara.com - Calon Wakil Presiden pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno menanggapi kecurigaan PDI Perjuangan pembuat poster Jokowi bermahkota raja adalah kelompok anti Jokowi. Sementara dalam Pilpres 2019 ini, hanya 2 pasang calon presiden dan calon wakil presiden.
Dalam kenyataannya, kata Sandiaga, dia kesulitan membuat poster sendiri untuk berkampanye karena tak ada banyak dana. Menurutnya aneh jika ada pihaknya, yang rela keluar dana membuat poster itu.
"Poster sendiri aja kita enggak bisa cetak, apalagi poster orang lain," kata Sandiaga di Posko Komunitas Sandiaga, Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/11/2018).
Sandiaga juga cerita kalau pontang panting cari dana untuk atribut kampanye. Sehingga tak masuk akal kalau Tim Prabowo - Sandiaga rela mencetak poster Jokowi.
"Kita perlunya poster kami, bukan orang lain," kata Sandiaga.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, poster kampanye bergambar Calon Presiden nomor urut 1 Jokowi yang mengenakan mahkota bak raja merupakan modus kampanye hitam gaya baru.
"Atribut itu seolah-olah mendukung kami, padahal bersifat black campaign," ujar Hasto, Selasa (13/11/2018) kemarin.
Poster Jokowi bermahkota tersebut tampak terpasang di Kecamatan Ngemplak, yakni kawasan pinggir pagar Bandara Adi Soemarmo, Jawa Tengah.
Dalam poster tersebut, Jokowi memakai kostum tradisional Jawa dengan mahkota di kepala. Berlatar warna merah, Alat Peraga Kampanye (APK) dilengkapi dengan logo PDIP dan kalimat ”Ayo Kita Bekerja untuk Rakyat" .
Baca Juga: Prabowo - Sandiaga Tiga Kali Minta Maaf, Hasto: Jangan Diulang
Hasto menegaskan, pihaknya tak memasang atribut kampanye tersebut. Ia menduga ada pihak-pihak yang memalsukan alat peraga kampanye untuk menjatuhkan pasangan Jokowi – Maruf Amin.
"Dari aspek estetika, komunikasi politik, daya imajinasi, dan teknik kampanye, atribut bergambar PDIP dan Pak Jokowi yang terpasang tersebut bukan kami. Ada pihak-pihak yang memalsukan APK tersebut. Kami yakin, atribut tersebut dipasang oleh pihak yang mau mendiskreditkan kami," kata dia.
Tak hanya itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin itu menilai, poster Jokowi Raja itu untuk meruntuhkan elektabilitas kubunya. Hasto menyampaikan terima kasih kepada kader PDIP yang cepat bekerja mencopot poster Jokowi bermahkota itu dan melapor ke Bawaslu.
"Kami juga sedang memertimbangkan langkah hukum atas pemasangan APK oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi