Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memastikan tidak akan menambah tunjangan kinerja daerah (TKD) kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berani ambil keputusan. Sebab, mengambil keputusan sudah menjadi kewenangan para kepala SKPD.
"Tidak ada, insentifnya bukan TKD. (Mengambil keputusan) memang sudah seharusnya," kata Anies saat ditemui di None Ballroom MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).
Anies mengatakan, ia akan memberikan insentif bagi para kepala SKPD jika mereka berani menjalankan kewenangannya untuk mengambil keputusan. Namun, pemberian insentif itu bukan berarti kenaikan TKD.
Anies menjelaskan, insentif yang dimaksud olehnya adalah berupa penilaian. Sehingga, meskipun kepala SKPD berani mengambil keputusan sekalipun tidak akan mempengaruhi besaran TKD yang diterima.
Menurut Anies, para kepala SKPD memang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tanpa menunggu gubernur. Menurutnya, ada tatanan organisasi tersendiri dan tiap SKPD memiliki kewenangan masing-masing dalam menetapkan keputusan.
"Ini bukan 1 atau 2 SKPD dengan 1 atau 2 kasus, tapi kebiasaan. Semuanya (datang) mohon petunjuk. Saya kalau terima memo itu isinya mohon petunjuk," keluh Anies.
Sebelumnya, Anies mengeluh karena mayoritas kepala dinas atau badan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta melimpahkan keputusan kepada gubernur. Padahal, menurut Anies ada beberapa keputusan yang bisa ditangani langsung oleh kepala dinas.
"Saya amati perjalanan satu tahun di Pemprov kebanyakan ingin melimpahkan semua keputusan kepada gubernur, meski wewenang ada pada kepala dinas. Kalau tidak ada keberanian dalam mengambil keputusan maka program-program kita akan terbatas sekali pelaksanaannya," ujar Anies.
Baca Juga: Siswi Ngaku Diperkosa di SMP Barunawati 2 Cemarkan Nama Baik Sekolah
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 50 Tahun, Atasi Garis Penuaan
- 3 Link DANA Kaget Khusus Hari Ini, Langsung Cair Bernilai Rp135 Ribu
- 14 Kode Redeem FC Mobile Hari Ini 7 Oktober 2025, Gaet Rivaldo 112 Gratis
- Sosok Profesor Kampus Singapura yang Sebut Pendidikan Gibran Cuma Setara Kelas 1 SMA
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
Pilihan
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
-
Istri Thom Haye Keram Perut, Jadi Korban Perlakuan Kasar Aparat Keamanan Arab Saudi di Stadion
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Kemera Terbaik, Mudah Tapi Bisa Diandalkan
-
Kontroversi Penalti Kedua Timnas Indonesia, Analis Media Arab Saudi Soroti Wasit
-
6 Rekomendasi HP Murah Baterai Jumbo 6.000 mAh, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Skandal Haji Makin Melebar: KPK Kini Juga Bidik Korupsi Konsumsi dan Akomodasi
-
Gencarkan Gemarikan di Lembang, Anggota DPR Ini Ajak Emak-emak Jadi Duta Gizi Atasi Stunting
-
Pengakuan Korban Penyerangan Geng Motor di Tanah Abang: Kami Hanya Jualan Kopi, Bukan Cari Musuh!
-
Detik-Detik Geng Motor Bersenpi Serang Warkop di Tanah Abang, Tembak Pemilik dan Karyawan
-
Api Mengamuk di Kantor Bupati Bulukumba, 4 Mobil Dinas Jadi Arang, Ini Dugaan Penyebabnya
-
Mendagri: Inspektorat Daerah Harus Kawal Program Prioritas dan TKD
-
Mendagri Minta Pemda Tidak Bergantung pada Dana Pusat, Dorong Inovasi Pendapatan Daerah
-
KPK Dalami Informasi dari Pansus Haji dalam Dugaan Korupsi Kuota dan Penyelenggaraan Haji
-
Refly Harun Tanggapi Analisis Said Didu soal Langkah Prabowo Lepas dari 'Geng Solo Oligarki Parcok'
-
Mendagri Dorong Kepala Daerah Perkuat Pengawasan dengan Optimalkan Peran APIP