Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan akan membuat pengaturan mengenai pemberian insentif terhadap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI. Sebab, kepala SKPD itu dianggap suka melimpahkan seluruh keputusan kepada Anies.
Anies mengatakan, pelimpahan keputusan kepada gubernur sudah menjadi tradisi sejak Pemprov DKI ada. Anies pun ingin agar sikap para bawahannya berubah dan bisa lebih berani dalam mengambil keputusan.
"Penataan pada kewenangannya dan diatur untuk ada insentif dan disinsentif mengambil keputusan," kata Anies saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).
Meski demikian, Anies mengaku baru menyadari kebiasaan tersebut setelah menjabat sebagai gubernur selama setahun. Lalu lintas dokumen yang ia amati selama setahun terakhir memang selalu terpusat kepada gubernur.
Mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menganggap, seharusnya kepala SKPD memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tanpa menunggu arahan gubernur. Ada tatanan organisasi tersendiri dan tiap urutan memiliki kewenangan masing-masing dalam menetapkan keputusan.
"Ya itulah sebabnya di organisasi ada wewenang. Kalau begitu kan tidak perlu ada wewenang. Jadi itu sudah mentradisi bukan sesuatu yang baru, sudah menjadi budaya," ungkap Anies.
Sebelumnya, Anies mengeluhkan terkait mayoritas kepala dinas atau badan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta melimpahkan keputusan kepada gubernur. Padahal, menurut Anies ada beberapa keputusan yang bisa ditangani langsung oleh kepala dinas.
"Saya amati perjalanan satu tahun di Pemprov kebanyakan ingin melimpahkan semua keputusan kepada gubernur, meski wewenang ada pada kepala dinas. Kalau tidak ada keberanian dalam mengambil keputusan maka program-program kita akan terbatas sekali pelaksanaannya," ujar Anies.
Baca Juga: Janji Dinikahi, Takdir Setubuhi Gadis 16 Tahun Hingga Hamil
Berita Terkait
-
Anies Mengeluh Banyak Kepala Dinas Minta Instruksi Kebijakan ke Dirinya
-
Lawan Mitra Kukar di Laga Menentukan, Ini Pesan Anies Pada Persija
-
Takut Peluru Nyasar ke DPR Lagi, Lokasi Baru Lapangan Tembak Masih Dicari
-
Revitalisasi Tiga JPO di Jalan Sudirman Rampung Akhir Tahun Ini
-
Naikkan Tarif Parkir, Cara Anies Alihkan Warga ke Transportasi Umum
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO