Suara.com - Ribuan e-KTP yang ditemukan di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, merupakan edisi pertama yang diterbitkan pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Dengan demikian, e-KTP tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena edisi terbarunya pada tahun 2014 yang berlaku untuk seumur hidup yang sekarang digunakan.
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakkrulloh menerangkan, ada beberapa perbedaan antara e-KTP edisi pertama dan kedua dalam proses pembuatan dan distrubusinya.
"Itu e-KTP yang dicetak 2011, 2012 dan 2013, inilah e-KTP generasi pertama yang dicetak oleh konsorsium PNRI dan langsung didistribusikan pertama kali. Ini generasi pertama," ujar Arif di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Sedangakan untuk generasi kedua terdapat beberapa tahap dalam penyebaranya. Distribusi e-KTP tidak langsung dari vendor kepada masyarakat, melainkan melalui beberapa jajaran di Dukcapil.
"Generasi kedua, mulai akhir tahun 2014 blankonya didistribusi dari sebuah perusahaan ke Dukcapil berupa blanko. Lalu dari Dukcapil dikirim ke Dinas Dukcapil juga berupa blanko, lalu dikirim ke masyarakat berupa e-KTP," terangnya.
Menurut Arif, e-KTP edisi pertama itu seharusnya sudah dimusnahkan. Pemusnahan e-KTP edisi pertama sudah dilaksanakan mulai tahun 2017 lalu.
"Hanya yang kita pastikan adalah semua temuan blanko yang disimpan di dalam Kemendagri sudah dipotong pada Mei 2017, semua KTP rusak, invalid dan blanko-blanko rusak sudah dipotong pada bulan Mei 2017," jelasnya.
Arif kemudian menduga ada oknum tertentu yang sengaja menyimpan dan membuang e-KTP edisi lama tersebut.
Kemendagri, kata dia, siap membantu pihak polisi untuk mengungkap pelaku yang diduga dengan sengaja membuang e-KTP kadaluarsa di tahun politik.
Baca Juga: Truk Pengangkut Beras Hantam 9 Kendaraan, Empat Orang Tewas
"Kami sedang melakukan penyelidikan bersama teman teman di Polri untuk mengetahui darimana sumber e-KTP yang dibuang ini. Kami menyebutkan ini adalah e-KTP yang dibuang, bukan tercecer, karena ini sengaja memang sengaja dibuang," jelas dia.
Dari hasil perhitungan di Mapolsek Duren Sawit, awalnya jumlah e-KTP disebut sebanyak 1.706 buah.
Berita Terkait
-
Temuan Sekarung e-KTP di Jalan, Kemendagri: Memang Sengaja Dibuang
-
Mendagri Curiga Pelaku Kasus E-KTP Tercecer Pelakunya Sama
-
Ketua DPR : Sistem Pemilu di Indonesia Harusnya Pakai e-Voting
-
Polisi Akan Hancurkan 2.000 e-KTP Tercecer di Pondok Kopi
-
Tumpukan e-KTP Tercecer di Pondok Kopi akan Dimusnahkan
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba