Suara.com - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengaku telah melakukan penambalan di beberapa titik kebocoran pada tanggul Muara Baru, Jakarta Utara. Penambalan dilakukan untuk menutup titik rembesan air dari balik tanggul.
Teguh mengatakan, kebocoran di tanggul Muara Baru sudah terjadi setiap tahun. Namun, memperbaiki tanggul secara keseluruhan bukan menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta melainkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Tanggul bocor di Muara Baru itu kan memang kejadiannya berulang ya. Penanganan sementara kita plester, kemudian pakai turap batu kali," kata Teguh saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).
Selain menambal dan menutup turap dengan batu kali, Pemprov DKI juga menyiagakan petugas untuk memantau kondisi di lapangan. Pompa mobile portable juga disiagakan guna menyedot air yang keluar melalui celah tanggul yang bocor.
"Kita sudah sediakan anggota kita di sana, pasukan biru. Memudian pompa mobile portable. Pasukan standby di sana," ungkap Teguh.
Penyebab kebocoran tanggul yang terjadi setiap tahun lantaran proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (NCICD) yang belum juga rampung. Meski demikian, Teguh mengkalim kebocoran tanggul tahun ini dirasa tidak separah seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Ya bocornya sih tapi nggak separah kayak tahun-tahun kemarin. kewenangan itu ada di Kementerian PUPR dan balai besar yang memang notabene belum tuntas pekerjaan pembangunan NCICD-nya," tutup Teguh.
Untuk diketahui, kebocoran tanggul sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Tanggul sepanjang kurang lebih 250 meter itu sudah berdiri sejak 2002 silam.
Tahun ini, beberapa titik kebocoran muncul di tanggul, sedikitnya ada 5 titik kebocoran di sepanjang tanggul. Warga sekitar pun mengaku khawatir bila tanggul jebol sehingga mengakibatkan banjir besar di kawasan itu.
Baca Juga: Jubir TKN: 5 Persen Masyarakat Masih Percaya Isu Jokowi PKI
Berita Terkait
-
Pembangunan Konsep TOD Terhambat Perizinan Pemprov DKI Jakarta
-
Kementerian PUPR Akui Proyek Trans Papua Libatkan TNI AD buat Buka Jalan
-
Fraksi PDIP DKI Minta Anies Perbaiki Fasilitas Sebelum Naikkan Tarif Parkir
-
Rancangan APBD 2019 DKI Jakarta Disepakati Rp 89,08 Triliun
-
Lanjutkan Program Ahok, Pemprov DKI Mau Bikin 10 Rusunawa
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Takut Pecah Belah Timnas Indonesia, Konflik STY vs Mees Hilgers akan Dibongkar Setelah Oktober
-
9 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Suntik Dana Rp200 Triliun, Menkeu Purbaya ke Para Bos Bank BUMN: Suruh Mikir, Mereka Orang Pintar!
-
Terbongkar! Tangan Kanan Akui Shin Tae-yong Memang Punya Masalah dengan Mees Hilgers
-
Intip Statistik Jay Idzes saat Sassuolo Hajar Lazio, Irak dan Arab Saudi Bisa Ketar-ketir
Terkini
-
Selain Ijazah, Laporan Harta Kekayaan LHKPN Capres dan Cawapres juga Dirahasiakan KPU
-
Anak Buah Prabowo Beri Kode di Istana, Pelantikan Menko Polkam dan Menpora Rabu Besok?
-
Kronologi Klien MiChat di Sidrap Habisi Wanita Karena Ditolak Minta 'Jatah Kedua'
-
KPK Ungkap Persekongkolan Rudy Tanoe dengan Eks Mensos Juliari Batubara di Korupsi Bansos
-
Beda Pendidikan Menkeu Purbaya dan Rocky Gerung yang Disuruh Belajar Ekonomi Lagi
-
60 Pasar Kumuh di Jakarta Siap Disulap, Digitalisasi dan Renovasi Jadi Kunci
-
Prabowo Kumpulkan Tim Ekonomi, Airlangga: Bahas Energi Baru Terbarukan, Bukan Kelangkaan BBM
-
Fakta-fakta Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang Miliaran ke KPK, Terjebak 'Jasa Haram' Maktab VIP
-
KPK Lawan Balik! Minta Praperadilan Rudy Tanoe Ditolak, Kerugian Negara Rp200 M Siap Diungkap!
-
Soal KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres, Deddy PDIP: Pejabat Publik Seharusnya Semua Terbuka Dong