Suara.com - Direktur Eksekutif lembaga Lokataru sekaligus aktivis HAM Haris Azhar menilai sulit bagi publik saat ini untuk menentukan calon presiden yang pro terhadap persoalan hak asasi manusia.
Haris mengatakan baik Jokowi maupun Prabowo patut dipertanyakan dari sisi HAM. Pelaku pelanggaran HAM menurutnya berada di dua kubu.
"Agak susah dari sisi HAM untuk berkompromi terhadap capres yang ada," kata Haris Azhar dalam diskusi bertajuk hukum, HAM, dan korupsi yang diselenggarakan Sahabat Mahfud di kantor MMD Initiative, Jakarta, Senin (14/1/2019).
"Di satu sisi Prabowo Subianto adalah sosok pelanggar HAM tahun 1997-1998. Prabowo melanggar HAM bersama Wiranto dan Hendropriyono, orang-orang yang ada di lingkaran Jokowi. Dan di sisi lain Jokowi selaku kepala negara tidak pernah menyelesaikan kasus itu," lanjut Haris Azhar.
Selain itu, kasus pelanggaran HAM, menurutnya, juga bertambah dan terjadi di era kepemimpinan Jokowi. Misalnya, kriminalisasi terhadap ratusan petani yang mengatasnamakan proyek infrastruktur, hingga kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
Haris menduga debat capres nanti kedua pasangan akan saling menjaga perkataannya soal HAM. Sebab kedua pihak sama-sama dapat dipertanyakan dari sisi HAM.
"Dalam debat nanti kedua pasangan akan canggung bicara HAM. Seperti main kartu, kalau satu buka kartu, 'ngegas', maka yang lain akan lebih 'ngegas' lagi," jelasnya.
Bagi Haris, debat nanti hanya akan menjadi momentum temu kangen antara kedua capres. Namun jika salah satu di antaranya menyinggung persoalan HAM lawannya, maka pihak lawan akan membuka kartu lawannya tersebut.
"Mungkin juga nanti mereka akan membangun justifikasi bahwa mereka adalah kesatria di bidang HAM," kata Haris Azhar. (Antara)
Baca Juga: Prabowo Bakal Terima Kalau Diserang soal Pelanggaran HAM saat Debat Pilpres
Berita Terkait
-
TGB: Kekalahan Jokowi di NTB dari Prabowo di 2014, Kekalahan Terbesar
-
Tim Prabowo Tuding Harga Tiket Pesawat Turun Pencitraan Pemerintahan Jokowi
-
Pimpin Ratas Kesiagaan Bencana, Jokowi Ingatkan Kepala BNPB
-
Giliran Jokowi - Maruf Amin Ditagih Dai Aceh Tes Baca Al Quran, Mau?
-
Gelontorkan Dana Desa Rp 257 Triliun, Jokowi: Uang Jangan Mengalir ke Kota
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
Terkini
-
Kasus Kematian Janggal Arya Daru, Komisi III DPR Desak Polisi Buka Kembali Penyelidikan
-
Jabatan Dobel Angga Raka: Dilantik Jadi Kepala Badan Komunikasi, Tapi Masih Wamenkomdigi
-
Kepala KSP Era Prabowo: Jejak Panas M Qodari Penggaung Jokowi 3 Periode Sekaligus Juragan Tanah!
-
PDIP: BPJS Bukan Asuransi tapi Hibah Negara buat Rakyat!
-
Profil Rohmat Marzuki, Kader Loyal Gerindra dari Magelang Geser Adik Ipar Haji Isam dari Wamenhut
-
Resmi Dilantik jadi Menpora, Ingat Lagi Sederet 'Dosa' Erick Thohir di PSSI
-
Dua Karyawan PT WKM Diduga jadi Korban Kriminalisasi, Aktivis Malut Tuntut PT Position Angkat Kaki!
-
Profil dan Rekam Jejak Afriansyah Noor: Kembali Jadi Wamenaker, Pengganti Immanuel Ebenezer
-
Siapa Sarah Sadiqa? Mengenal Srikandi Baru Pilihan Prabowo Jadi Kepala LKPP
-
Beda Jauh dari Mahfud, Kenapa KPU Tak Cantumkan Pendidikan Terakhir Gibran?