Suara.com - Direktur Eksekutif lembaga Lokataru sekaligus aktivis HAM Haris Azhar menilai sulit bagi publik saat ini untuk menentukan calon presiden yang pro terhadap persoalan hak asasi manusia.
Haris mengatakan baik Jokowi maupun Prabowo patut dipertanyakan dari sisi HAM. Pelaku pelanggaran HAM menurutnya berada di dua kubu.
"Agak susah dari sisi HAM untuk berkompromi terhadap capres yang ada," kata Haris Azhar dalam diskusi bertajuk hukum, HAM, dan korupsi yang diselenggarakan Sahabat Mahfud di kantor MMD Initiative, Jakarta, Senin (14/1/2019).
"Di satu sisi Prabowo Subianto adalah sosok pelanggar HAM tahun 1997-1998. Prabowo melanggar HAM bersama Wiranto dan Hendropriyono, orang-orang yang ada di lingkaran Jokowi. Dan di sisi lain Jokowi selaku kepala negara tidak pernah menyelesaikan kasus itu," lanjut Haris Azhar.
Selain itu, kasus pelanggaran HAM, menurutnya, juga bertambah dan terjadi di era kepemimpinan Jokowi. Misalnya, kriminalisasi terhadap ratusan petani yang mengatasnamakan proyek infrastruktur, hingga kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
Haris menduga debat capres nanti kedua pasangan akan saling menjaga perkataannya soal HAM. Sebab kedua pihak sama-sama dapat dipertanyakan dari sisi HAM.
"Dalam debat nanti kedua pasangan akan canggung bicara HAM. Seperti main kartu, kalau satu buka kartu, 'ngegas', maka yang lain akan lebih 'ngegas' lagi," jelasnya.
Bagi Haris, debat nanti hanya akan menjadi momentum temu kangen antara kedua capres. Namun jika salah satu di antaranya menyinggung persoalan HAM lawannya, maka pihak lawan akan membuka kartu lawannya tersebut.
"Mungkin juga nanti mereka akan membangun justifikasi bahwa mereka adalah kesatria di bidang HAM," kata Haris Azhar. (Antara)
Baca Juga: Prabowo Bakal Terima Kalau Diserang soal Pelanggaran HAM saat Debat Pilpres
Berita Terkait
-
TGB: Kekalahan Jokowi di NTB dari Prabowo di 2014, Kekalahan Terbesar
-
Tim Prabowo Tuding Harga Tiket Pesawat Turun Pencitraan Pemerintahan Jokowi
-
Pimpin Ratas Kesiagaan Bencana, Jokowi Ingatkan Kepala BNPB
-
Giliran Jokowi - Maruf Amin Ditagih Dai Aceh Tes Baca Al Quran, Mau?
-
Gelontorkan Dana Desa Rp 257 Triliun, Jokowi: Uang Jangan Mengalir ke Kota
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
Terkini
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
UU Guru dan Dosen Digugat ke MK, 'Pahlawan Tanpa Tanda Jasa' Digaji di Bawah UMR
-
DPR Sebut Aspirasi Publik soal Reformasi Polri Sudah Terangkum di KUHAP Baru
-
Viral Wisatawan Jatuh dari Ayunan Tebing, Korban Sempat Teriak: Tali Tidak Kencang!
-
Pengendara Motor Tewas di Koridor 9 Slipi, Manajemen Transjakarta Pastikan Kecelakaan Tunggal
-
Mendagri Tegaskan Realisasi Program Perumahan Rakyat Akan Dorong Kemajuan Daerah
-
Hakim Siap Jemput Bola! Andrie Yunus Absen Sidang Demi Operasi Cangkok Kulit Akibat Air Keras
-
Misteri Hilangnya Pebisnis Berakhir Horor, Polisi Temukan Jasad dalam Perut Buaya Raksasa
-
Singapura Wacanakan Hukuman Cambuk untuk Siswa Pelaku Perundungan, Tuai Pro dan Kontra
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya