Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dinilai tidak tegas dalam mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) di Ibu Kota. Pengamat Tata Kota Nirwono Joga mengatakan ketidaktegasan kepala daerah dapat berdampak negatif, contohnya PKL berani berontak hingga akhirnya bentrok dengan petugas Satpol PP yang tengah melakukan penertiban.
Nirwono mengatakan, Jakarta membutuhkan sosok gubernur yang tegas dalam mengambil keputusan. Nirwono pun menilai sosok itu tidak ada dalam diri Anies.
"Sekali lagi membuktikan kita membutuhkan gubernur DKI yang tegas. Pak Anies tidak tegas," kata Nirwono saat dihubungi, Jumat (18/1/2019).
Menurut Nirwono, jika sejak awal Anies tegas melarang PKL berjualan di trotoar Jalan Jati Baru, Tanah Abang, maka PKL tidak akan berani melawan petugas yang tengah melakukan penertiban.
"Kalau sejak awal sebelum Jalan Jatibaru ditutup dan pembangunan JPM dibangun dan melarang PKL berjualan di trotoar PKL tidak akan berani seperti sekarang," ungkap Nirwono.
Sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, PKL dilarang berjualan diatas trotoar. Namun, Anies justru memberikan izin para PKL berjualan di trotoar sebelum Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Skybridge Tanah Abang.
"Gubernur harus menunjukkan sikap tegas terhadap PKL. Dengan telah terbangun JPM maka PKL tidak boleh berjualan lagi di trotoar dan Jalan Jatibaru dibuka kembali," pungkas Nirwono.
Sebelumnya, pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat terlibat dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Kamis (17/1/2019). Peristiwa keributan yang terjadi di kolong Blok F, Tanah Abang, Jalan Kebon Jati Raya terjadi sekira pukul 10.00 WIB.
Kejadian bermula saat tim patroli dari Satpol PP Jakarta Pusat tengah menjalankan patroli rutin di sekitar kawasan Tanah Abang. Saat itulah, tim Satpol PP mendengar teriakan dengan disusul pelemparan barang terhadap petugas. Tidak ada korban jiwa dan luka-luka saat terjadi keributan antara PKL dan Satpol PP.
Baca Juga: Catat Tanggalnya! Jakarta Sneaker Day Kembali Hadir di Senayan City
Berita Terkait
-
Pemkot Jakpus Tak Tambah Pengamanan Pasca Bentrok Satpol PP dengan PKL Liar
-
Pemkot Jakpus Tak Akan Sediakan Lapak Baru untuk PKL Liar Tanah Abang
-
Bentrok di Tanah Abang, Pemkot Jakpus Tak Punya Data PKL Liar
-
Betrok PKL vs Satpol PP di Tanah Abang, Polisi: PKL Tak Mau Tertib
-
Bentrok PKL vs Satpol PP di Tanah Abang, 2 Pedagang Jadi Tersangka
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
Terkini
-
Roy Suryo: Jangan Sampai Jaksa Agung Dikatai Ayam Sayur, Penjarakan Silfester Matutina Sekarang!
-
Danpuspom TNI: Hanya Dua Anggota Kopassus Terlibat Pembunuhan Bankir Ilham Pradipta
-
Oknum Mengaku Anggota lagi-lagi Berulah, Orang Rumah Zaskia Adya Mecca Menjadi Korban
-
Ingatkan Pemerintah Soal Pemborosan, Legislator PKS: Perlu Dijelaskan Apa Itu Ibu Kota Politik
-
Digoyang Isu Pencopotan Terkait Wacana Reformasi Polri, Kapolri Listyo Dibela Buruh KSPSI, Mengapa?
-
Aturan Baru Penebusan Pupuk Bersubsidi Mulai Disosialisasikan Pupuk Indonesia
-
KPU Dituding Ubah Data Pendidikan Gibran di Tengah Gugatan Rp 125 Triliun
-
Cak Imin Akui 'Nyerah' Bersaing Politik, Puji Prabowo Presiden Paling Serius Perhatikan Petani
-
Ribuan Siswa Keracunan, FKBI Nilai Program MNG Telah Langgar Hak Konsumen Anak
-
Negara Bobol Rp17 Triliun! Pemerintah Akui 45% Bansos PKH dan Sembako Dinikmati Orang Tak Berhak