Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengusut dugaan laboratorium sekolah di Jakarta Barat, yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba. Laboratorium itu berada di gedung D.
Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan perlu ada tindakan tegas dari Pemprov DKI dan pihak kepolisian terhadap pelaku yang diduga adalah oknum dari pengurus yayasan sekolah tersebut.
“Tindakan tegas pemerintah diperlukan, demi melindungi anak-anak kita dari ancaman narkoba. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang steril dari rokok, narkoba dan miras,” kata Retno Listyarti dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Jumat (18/1/2019).
KPAI awalnya menerima laporan dari tujuh orang guru sekolah tersebut saat mendatangi kantor KPAI Jumat ini sekitar 11.00 WIB.
Dalam laporan tersebut 7 guru yang sudah 8 tahun bekerja di sekolah itu mengatakan kondisi manajemen yayasan sekolah tersebut sedang dalam mengalami konflik internal.
Yayasan Pendidikan AK pada 2011 disebut memiliki dua kepengurusan dengan akta notaris yang baru, yayasan yang lama tetap ada dengan membawahi SD, SMP dan Perguruan Tinggi ISTA. Sementara yayasan baru diberi nama Yayasan Amanah.
"Yayasan yang baru dipimpin oleh JD (ayah dari terduga pelaku DL dan CP). Sebagai pengurus yayasan yang baru dibentuknya, DJ memiliki kekuasaan dan kewenangan besar, sehingga kedua anaknya pun dapat bebas menggunakan salah satu gedung di komplek sekolah itu," tulis laporan KPAI.
Dalam laporan tersebut kegiatan di kawasan yayasan itu biasa berlangsung sampai malam hari, karena ada kegiatan pembelajaran mahasiswa dari kampus yang diduga memudahkan pelaku menyimpan narkoba di gedung D yang terletak di belakang.
"Kegiatan dari pagi sampai malam, wilayah komplek sekolah ini banyak orang berlalu-lalang setiap harinya. Dengan demikian, patut diduga bahwa memilih salah satu ruangan di gedung D sebagai gudang penyimpanan narkoba," jelasnya.
Baca Juga: Ma'ruf Amin: Selain Bebaskan, Jokowi Ingin Merawat Abu Bakar Baasyir
Rencanannya, pada Sabtu (19/1/2019) besok KPAI akan terjun ke lokasi untuk bertemu dengan pengurus kedua yayasan dan melakukan pengawasan langsung demi mengusut laporan 7 orang guru tersebut.
Berita Terkait
-
PKL Tanah Abang Lawan Petugas Saat Penertiban, Pengamat: Anies Tidak Tegas
-
Pemprov DKI Siapkan Alat Berteknologi Baru Ukur Penggunaan Air Tanah
-
Bahas Harlah Muslimat NU, Yenny Wahid dan Khofifah Temui Anies
-
Anies Pertimbangkan Permintaan Wali Kota Bekasi Bangun ITF di Batargebang
-
Dilarang Anies Parkir di DPRD, Kasatpol PP: Pamdal Kok Seperti Paspampres
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
Terkini
-
Bukan Karena Selebgram LM! Pengacara Tegaskan Penyebab Cerai Atalia-Ridwan Kamil Isu Privat
-
Polisi Sebut Ruko Terra Drone Tak Dirawat Rutin, Tanggung Jawab Ada di Penyewa
-
Rocky Gerung Ungkap Riset KAMI: Awal 2026 Berpotensi Terjadi Crossfire Antara Elit dan Rakyat
-
Menkes Dorong Ibu Jadi Dokter Keluarga, Fokus Perawatan Sejak di Rumah
-
Polemik Lahan Tambang Emas Ketapang Memanas: PT SRM Bantah Penyerangan, TNI Ungkap Kronologi Berbeda
-
Grup MIND ID Kerahkan Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana ke Sumatra hingga Jawa Timur
-
BNI Raih Dua Penghargaan Internasional atas Pengembangan SDM melalui BNI Corporate University
-
Soal Polemik Perpol Nomor 10 dan Putusan MK 114, Yusril: Saya Belum Bisa Berpendapat
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, DPR Beri Catatan: Harus Dipastikan Agar Tak Jadi Malapetaka
-
Agustus 2026, Prabowo Targetkan 2.500 SPPG Beroperasi di Papua