Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengusut dugaan laboratorium sekolah di Jakarta Barat, yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba. Laboratorium itu berada di gedung D.
Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan perlu ada tindakan tegas dari Pemprov DKI dan pihak kepolisian terhadap pelaku yang diduga adalah oknum dari pengurus yayasan sekolah tersebut.
“Tindakan tegas pemerintah diperlukan, demi melindungi anak-anak kita dari ancaman narkoba. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang steril dari rokok, narkoba dan miras,” kata Retno Listyarti dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Jumat (18/1/2019).
KPAI awalnya menerima laporan dari tujuh orang guru sekolah tersebut saat mendatangi kantor KPAI Jumat ini sekitar 11.00 WIB.
Dalam laporan tersebut 7 guru yang sudah 8 tahun bekerja di sekolah itu mengatakan kondisi manajemen yayasan sekolah tersebut sedang dalam mengalami konflik internal.
Yayasan Pendidikan AK pada 2011 disebut memiliki dua kepengurusan dengan akta notaris yang baru, yayasan yang lama tetap ada dengan membawahi SD, SMP dan Perguruan Tinggi ISTA. Sementara yayasan baru diberi nama Yayasan Amanah.
"Yayasan yang baru dipimpin oleh JD (ayah dari terduga pelaku DL dan CP). Sebagai pengurus yayasan yang baru dibentuknya, DJ memiliki kekuasaan dan kewenangan besar, sehingga kedua anaknya pun dapat bebas menggunakan salah satu gedung di komplek sekolah itu," tulis laporan KPAI.
Dalam laporan tersebut kegiatan di kawasan yayasan itu biasa berlangsung sampai malam hari, karena ada kegiatan pembelajaran mahasiswa dari kampus yang diduga memudahkan pelaku menyimpan narkoba di gedung D yang terletak di belakang.
"Kegiatan dari pagi sampai malam, wilayah komplek sekolah ini banyak orang berlalu-lalang setiap harinya. Dengan demikian, patut diduga bahwa memilih salah satu ruangan di gedung D sebagai gudang penyimpanan narkoba," jelasnya.
Baca Juga: Ma'ruf Amin: Selain Bebaskan, Jokowi Ingin Merawat Abu Bakar Baasyir
Rencanannya, pada Sabtu (19/1/2019) besok KPAI akan terjun ke lokasi untuk bertemu dengan pengurus kedua yayasan dan melakukan pengawasan langsung demi mengusut laporan 7 orang guru tersebut.
Berita Terkait
-
PKL Tanah Abang Lawan Petugas Saat Penertiban, Pengamat: Anies Tidak Tegas
-
Pemprov DKI Siapkan Alat Berteknologi Baru Ukur Penggunaan Air Tanah
-
Bahas Harlah Muslimat NU, Yenny Wahid dan Khofifah Temui Anies
-
Anies Pertimbangkan Permintaan Wali Kota Bekasi Bangun ITF di Batargebang
-
Dilarang Anies Parkir di DPRD, Kasatpol PP: Pamdal Kok Seperti Paspampres
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka