Suara.com - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan dirinya bersedia menjadi cawapres mendampingi Joko Widodo (Jokowi) pada ajang Pilpres 2019.
Ketua MUI Nonaktif itu menyebut dirinya bersedia menerima tawaran Jokowi selain karena dorongan ulama dan pimpinan PB NU, juga dipandang sebagai penghargaan terhadap NU.
"Karena sejak Abdurahman Wahid yang bisa menjadi presiden, sebelum dan sesudahnya tidak ada orang NU yang jadi wapres," ujar Ma'ruf Amin saat menjadi pembicara pada kegiatan "Halaqoh Nasionalisme-Menjaga Keutuhan NKRI" di halaman Kantor NU Center Kabupaten Madiun, Senin (21/1/2019) malam.
Menurut dia, menjadi hal yang penting pihaknya mengungkap alasannya menjadi cawapres tersebut. Sebab, banyak orang yang bertanya alasan dirinya mau menjadi cawapres dari Jokowi.
"Banyak orang bertanya kenapa Ma'ruf Amin mau, padahal sudah menduduki posisi Ketua MUI. Karenanya, alasan ini patut disampaikan," kata Rais Aam PB NU tersebut.
Ia berharap tak hanya dirinya orang NU yang menjadi cawapres. Ke depan harus ada kader NU lain menjadi calon presiden (capres).
Selain penghargaan terhadap NU, pencalonannya sebagai cawapres juga merupakan kebanggaan bagi kalangan ulama. Ia mengatakan, Jokowi bisa memilih kalangan mana saja untuk mencari pasangannya, seperti politisi, pengusaha, ataupun TNI-Polri.
Namun, Jokowi memilih menggandeng ulama sebagai cawapres. Ia menilai Jokowi satu-satunya capres yang menggandeng ulama.
"Hal itu harus dibanggakan dan disyukuri," kata Ma'ruf seperti dilansir Antara.
Baca Juga: Polda Jatim Periksa Maraton 45 Artis Terduga Pelaku Prostitusi Online
Seperti diketahui, KH Ma'ruf Amin melakukan sejumlah safari politik di wilayah Jawa Timur, di antaranya di Madiun, Ngawi, Trenggalek, Ponorogo, Nganjuk, Lamongan, Tuban, Surabaya dan beberapa daerah lainnya.
Kegiatannya antara lain konsolidasi dengan tokoh dan ulama, kemudian bersama tim pemenangan di daerah menghadiri halaqoh, istighatsah, pengajian, berkunjung di pondok pesantren, hingga menemui elemen pendukung.
Pemilihan Presiden diselenggarakan pada 17 April 2019 dan diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-Ma'ruf Amin di nomor urut 01, kemudian Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.
Berita Terkait
-
Adik Prabowo Menyesal Bantu Jokowi di Pilgub DKI Jakarta
-
KPU Pikir-pikir Perpanjang Durasi Debat Kedua Capres-Cawapres
-
Jokowi Ternyata Sudah Teken Perpres yang Atur Kepala BNPB Boleh dari TNI
-
Pedagang Pasar Asemka Jakarta: Pemilu dan Pilpres 2019 Bikin Dagangan Sepi
-
Wiranto: Keluarga Abu Bakar Ba'asyir Minta Pembebasan Sejak 2017
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Bupati Bekasi Kena OTT KPK, Berikut 5 Fakta Penting Terkait Penangkapan Ade Kuswara Kunang
-
Polri Akan Terapkan Contraflow di Tol Favorit Selama Libur Nataru! Berikut Titik dan Jadwalnya
-
Pemprov DKI Hibahkan Gedung YLBHI, Pramono Anung: Akses Keadilan Warga Tidak Mampu
-
KPK Akui Tangkap Kajari dan Kasi Intel Kejari HSU Saat OTT di Kalsel, Langsung Dibawa ke Jakarta
-
Buntut Kereta Bandara Tabrak Avanza di Kalideres, Terjadi Penumpukan di Stasiun Rawa Buaya
-
Tabrakan di Kalideres: Avanza Dihantam Kereta Bandara, Penumpang Luka Parah
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?