Suara.com - Tahta Mahara, staf ahli eks Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih mengaku empat kali diperintah mantan atasannya untuk mendatangi kantor bos Blackgold Natural Resource Johannes B. Kotjo di Graha BIP, Jakarta Selatan untuk mengambil sejumlah uang.
Hal itu disampaikan Tahta saat dihadirkan jaksa penuntut umum KPK sebagai saksi untuk terdakwa Idrus Marham dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).
"Saya dapat perintah ibu Eni untuk bertemu sekretaris pak Kotjo namanya ibu Audrey di Graha BIP lantai 8," kata Tahta dalam sidang.
Dalam pertemuan tersebut, Tahta mengaku diberikan Audrey sebuah amplop dan tanda terima. Menurutnya, amplop tersebut langsung diberikan kepada Eni Saragih. Namun, Tahta mengaku baru mengetahui amplop tersebut berisi uang Rp 2 miliar setelah diperiksa penyidik KPK.
"Saya juga tidak baca tanda terima karena kondisi gelap. Setelah penyidikan saya baru tahu itu cek Rp 2 miliar," ujar Tahta.
Kemudian pada Bulan Maret 2018, Tahta kembali mendapat perintah Eni Saragih untuk bertemu dengan sekretaris Kotjo di kantornya untuk mengambil dua kantong plastik warna berisi uang Rp 2 miliar.
"Itu uang Rp 2 miliar di dalam dua kantong plastik besar warna hitam," ujar Tahta
Selanjutnya, sekitar awal bulan Juni 2018, Tahta lagi-lagi mengaku disuruh Eni untuk mengambil uang dari Audrey sebesar Rp 250 juta. Uang tersebut diberikan Audrey dengan dikemas dalam sebuah paperbag berwarna cokelat.
Terakhir, pada 13 Juni 2018, Eni kembali menyuruh anak buahnya untuk mendatangi kantor Kotjo. Saat itu, Tahta mengaku diminta atasannya untuk mengambil uang Rp 500 juta yang disimpan dalam amplop berwarna cokelat. Namun, uang ratusan juta tersebut belum sampai ke tangan Eni Saragih lantaran Tahta terlebih dahulu ditangkap penyidik KPK.
Baca Juga: Anies Bakal Periksa Status Lahan Milik Korban Kebakaran Tomang Utara
"Terakhir pas OTT 13 Juni saya ingat betul. Sama ada perintah dari Bu Eni ketemu Bu Audrey (ambil) uang cash. Belum sempat diserahkan (ke ibu Eni). Seperti biasa saya mengambil dari Bu Audrey saya langsung pulang. Saat diparkiran saya di OTT," tutur Tahta.
Berita Terkait
-
Eni Sebut Sofyan Basyir Minta Jatah dari Bos Blackgold Disamakan
-
Amel, Korban Pencabulan Terima Tambahan Uang dari Eks Pejabat BPJS
-
Bos Isargas: Eni Minta Uang Buat Bantu Suaminya di Pilkada Temanggung
-
Kasih Rp 250 Juta ke Eni Saragih, Bos Isargas: Buat Jaga Hubungan Baik
-
Via WA, Eni Saragih ke Samin Tan: Saya Terima Rp 4 M, Terima Kasih
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
KPK Perpanjang Masa Penahanan Pejabat BPK Titin Rita Lestari
-
Demi Jakarta Bebas Polusi, 100 Mikrotrans Listrik Siap Mengaspal 2027
-
Pecahkan Mitos 80 Tahun, Bobby Nasution Bangun Sipiongot yang Dulu Jadi Bahan Anekdot Miring
-
Target 2027: Jakarta Bakal Bangun 11 Rusun Baru Demi Evakuasi Warga dari Zona Bencana
-
Danantara Minta KPK Kawal Ketat Proyek Hilirisasi, Pastikan BUMN Bersih
-
5 Peserta Tewas, Mengapa Latsarmil Tetap Lanjut? Istana: Manajer Koperasi Harus Segera Kerja
-
Daftar Kerabat Raffi Ahmad yang Kini Duduki Jabatan Publik, dari DPRD hingga BUMN
-
'Kita kan Banteng, Bukan Kerbau', Kelakar Elite PDIP Tanggapi Video Viral Jokowi di Lampung
-
Pembangunan SDM Jadi Prioritas, Pemerintah Perluas Layanan Kesehatan Gratis di Papua
-
Bukan Bebas Tanpa Batas, Ini Penjelasan Istana Soal 'Academic Freedom' Versi Prabowo