Suara.com - Free Rohingya Coalition (FRC) akan menyelenggarakan konferensi internasional di Barnard College, Universitas Columbia di New York City, Amerika Serikat pada 8 dan 9 Februari.
Konferensi dua hari, dengan partisipasi para cendekiawan terkenal dunia, utusan PBB, aktivis dan pengungsi, akan menyerukan akuntabilitas dan perlindungan bagi minoritas nasional di Burma, juga dikenal sebagai Myanmar, ujar FRC dalam sebuah pernyataan baru-baru ini.
"Ini adalah konvergensi yang jarang terjadi antara akademisi dan aktivis yang berasal dan dengan keahlian tentang Burma [Myanmar], dengan para pelaku kemanusiaan dan praktisi hukum pidana internasional," tambahnya seperti dilansir Kantor Berita Turki, Anadolu.
FRC adalah kelompok aktivis global terkemuka yang dipimpin oleh dan untuk orang-orang Rohingya, menurut pernyataan itu.
Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan sejak belasan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.
Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah terbunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut laporan oleh Ontario International Development Agency (OIDA).
Lebih dari 34.000 warga etnis Rohingya juga dilemparkan ke dalam api, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA, berjudul "Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terungkap."
Sekitar 18.000 perempuan dan anak perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah warga Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, tambahnya.
Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, kebanyakan anak-anak, dan wanita, melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke negara tetangga Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan penumpasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.
Baca Juga: Muazin Israel Dipecat Karena Ikut Kejuaraan Binaraga
PBB juga mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Dalam laporannya, para penyelidik PBB mengatakan pelanggaran semacam itu mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Berita Terkait
-
Seruan Rizieq Shihab Agar Simpatisan FPI Mundur dari PBB, Novel: Kami Ikut
-
Novel Bamukmin Dorong Elite PBB Gelar Muktamar Luar Biasa Gulingkan Yusril
-
Presiden Trump Siap Akhiri Konflik AS dengan Korea Utara
-
Diserbu Pendatang Ilegal, Trump Kirim 3.000 Tentara ke Perbatasan Meksiko
-
Selidiki Pembunuhan Khashoggi, Penyelidik PBB Tiba di Turki
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting