Suara.com - Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan rancangan undang-undang (RUU) kebijakan Timur Tengah pada Selasa (5/2/2019) yang meliputi langkah untuk menghukum pelaku usaha yang terlibat dalam pemboikotan terhadap Israel.
RUU itu juga memasukkan amandemen yang menentang rencana Presiden Donald Trump untuk menarik pasukan AS dari Suriah secara mendadak.
Senat mendukung Undang-Undang Penguatan Keamanan Amerika di Timur Tengah dengan suara 77 mendukung berbanding 23 menolak yang digelar pada Selasa, atau beberapa jam sebelum Trump menyampaikan pidato tahunan State of the Union yang membahas kebijakannya untuk tahun ini.
Trump diperkirakan akan merinci kebijakan luar negerinya dalam pidato di hadapan sesi gabungan Kongres, termasuk mengumumkan kekalahan kelompok gerilyawan ISIS.
Banyak anggota Kongres, termasuk rekan sesama kader Partai Republik, dengan tegas menolak rencana yang dimumkan Trump pada Desember lalu untuk menarik 2.000 pasukan AS dari Suriah. Saat itu, Trump beralasan bahwa ISIS sudah tidak lagi menimbulkan ancaman.
Ketua Fraksi Republik di Senat Mitch McConnell, yang jarang berseberangan dengan Trump, memperkenalkan amandemen tidak mengikat yang diloloskan pada Selasa.
Amandemen itu mengakui kemajuan perang terhadap ISIS dan Al Qaida di Suriah dan Afghanistan namun memperingatkan bahwa "penarikan yang tergesa-gesa" bisa mendestabilisasi kawasan serta menciptakan kekosongan yang bisa diisi oleh Iran dan Rusia.
Amandemen itu meminta pemerintah Trump menjamin kondisi setelah "kekalahan telak" dua kelompok itu sebelum penarikan besar dari Suriah atau Afghanistan ditetapkan.
Amandemen itu juga memasukkan ketentuan yang didukung, baik oleh senator Republik maupun Demokrat, untuk menerapkan sanksi baru terhadap Suriah serta menjamin bantuan keamanan bagi Israel dan Jordania.
Baca Juga: Ahmad Dhani Pindah Penjara ke Rutan Medaeng Sidoarjo Hari Ini
Langkah itu dianggap sebagai upaya untuk meredakan kekhawatiran sekutu AS mengenai perubahan kebijakan AS, termasuk rencana Trump di Suriah.
Agar bisa menjadi UU, RUU itu harus lolos di DPR, yang dikuasai Partai Demokrat, tempat rancangan itu kemungkinan tidak akan mengalami perubahan besar karena kekhawatiran mengenai ketentuan terhadap gerakan "Boikot, Tinggalkan, dan Jatuhkan Sanksi" yang menargetkan tindakan Israel terhadap warga Palestina.
Para penentang ketentuan itu beralasan bahwa partisipasi warga AS dalam aksi boikot tersebut dilindungi oleh konstitusi dan hak menyampaikan pendapat.
Berita Terkait
-
Donald Trump - Kim Jong Un Disebut Bakal Bertemu di Vietnam 27-28 Februari
-
Lebih dari Setengah Waktu Kerja Donald Trump Diisi dengan Bersantai
-
Viral, Begini Keseruan Frozen Pants Challenge
-
Tentara Israel Tembak Mati Remaja Palestina Berusia 19 Tahun
-
Israel Larang Perempuan Palestina Masuk Al-Aqsha, Alasannya Bikin Miris
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
Terkini
-
KemenPPPA: Perilaku Gus Elham Bisa Masuk Kategori Pidana Kekerasan Terhadap Anak
-
Kepala BGN: Program MBG Penyumbang Terbesar Keracunan Pangan Nasional
-
Rasa dan Kualitas Makanan Jadi Keluhan Utama Anak soal Program Makan Bergizi Gratis
-
Jejak Kudeta Gagal Yoon Suk Yeol Terungkap, Kepala Inteljen Korea Selatan Ditangkap!
-
Adik JK Minta Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp1,35 Triliun PLTU Kalbar Ditunda, Kenapa?
-
Anak-anak Nilai Program Makan Bergizi Gratis Bikin Hemat Uang Jajan
-
PSI Kritik Pemprov DKI Hanya Ringankan Pajak BPHTB: Harusnya Sekalian Gratis...
-
Refly Harun Pasang Badan Selamatkan Roy Suryo Cs: Kasus Ijazah Jokowi Tak Layak Diproses!
-
Komisi I DPR Usul Indonesia Tiru Kebijakan China, Influencer Harus Punya Sertifikat Profesi
-
PBNU dan Wamenag Bersuara Keras: Perilaku Gus Elham Nodai Dakwah, Tak Pantas Ditiru!