Suara.com - Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan rancangan undang-undang (RUU) kebijakan Timur Tengah pada Selasa (5/2/2019) yang meliputi langkah untuk menghukum pelaku usaha yang terlibat dalam pemboikotan terhadap Israel.
RUU itu juga memasukkan amandemen yang menentang rencana Presiden Donald Trump untuk menarik pasukan AS dari Suriah secara mendadak.
Senat mendukung Undang-Undang Penguatan Keamanan Amerika di Timur Tengah dengan suara 77 mendukung berbanding 23 menolak yang digelar pada Selasa, atau beberapa jam sebelum Trump menyampaikan pidato tahunan State of the Union yang membahas kebijakannya untuk tahun ini.
Trump diperkirakan akan merinci kebijakan luar negerinya dalam pidato di hadapan sesi gabungan Kongres, termasuk mengumumkan kekalahan kelompok gerilyawan ISIS.
Banyak anggota Kongres, termasuk rekan sesama kader Partai Republik, dengan tegas menolak rencana yang dimumkan Trump pada Desember lalu untuk menarik 2.000 pasukan AS dari Suriah. Saat itu, Trump beralasan bahwa ISIS sudah tidak lagi menimbulkan ancaman.
Ketua Fraksi Republik di Senat Mitch McConnell, yang jarang berseberangan dengan Trump, memperkenalkan amandemen tidak mengikat yang diloloskan pada Selasa.
Amandemen itu mengakui kemajuan perang terhadap ISIS dan Al Qaida di Suriah dan Afghanistan namun memperingatkan bahwa "penarikan yang tergesa-gesa" bisa mendestabilisasi kawasan serta menciptakan kekosongan yang bisa diisi oleh Iran dan Rusia.
Amandemen itu meminta pemerintah Trump menjamin kondisi setelah "kekalahan telak" dua kelompok itu sebelum penarikan besar dari Suriah atau Afghanistan ditetapkan.
Amandemen itu juga memasukkan ketentuan yang didukung, baik oleh senator Republik maupun Demokrat, untuk menerapkan sanksi baru terhadap Suriah serta menjamin bantuan keamanan bagi Israel dan Jordania.
Baca Juga: Ahmad Dhani Pindah Penjara ke Rutan Medaeng Sidoarjo Hari Ini
Langkah itu dianggap sebagai upaya untuk meredakan kekhawatiran sekutu AS mengenai perubahan kebijakan AS, termasuk rencana Trump di Suriah.
Agar bisa menjadi UU, RUU itu harus lolos di DPR, yang dikuasai Partai Demokrat, tempat rancangan itu kemungkinan tidak akan mengalami perubahan besar karena kekhawatiran mengenai ketentuan terhadap gerakan "Boikot, Tinggalkan, dan Jatuhkan Sanksi" yang menargetkan tindakan Israel terhadap warga Palestina.
Para penentang ketentuan itu beralasan bahwa partisipasi warga AS dalam aksi boikot tersebut dilindungi oleh konstitusi dan hak menyampaikan pendapat.
Berita Terkait
-
Donald Trump - Kim Jong Un Disebut Bakal Bertemu di Vietnam 27-28 Februari
-
Lebih dari Setengah Waktu Kerja Donald Trump Diisi dengan Bersantai
-
Viral, Begini Keseruan Frozen Pants Challenge
-
Tentara Israel Tembak Mati Remaja Palestina Berusia 19 Tahun
-
Israel Larang Perempuan Palestina Masuk Al-Aqsha, Alasannya Bikin Miris
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Sindir Prabowo Soal 'Kebocoran', JPPI: Program MBG Pelaku Utama Pencaplok Dana Guru!
-
Skandal Suap Hutan Kuansing Merembet ke Kemenhut, Peran Pusat Kini Mulai Didalami!
-
Dulu Disekap, Kini Dipolisikan! Karyawan Toko Padel Jaksel Diduga Curi 10 Raket
-
Ada di Rumah Saat OTT, Istri Kedua Bupati Kuansing Sempat Diamankan KPK Terkait Suap Jabatan
-
TikTok PHK Ratusan Karyawan Posisi Penting di Irlandia, Lebih Pilih Pakai AI
-
Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan