Suara.com - Ketua Masyarakat Cinta Masjid (MCM), Wishnu Dewanto, menyerukan kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di seluruh Indonesia untuk mencegah penggunaan rumah ibadah menjadi ajang kegiatan politik praktis. Masjid dan musala harus steril dari kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu 2019.
“Kini kami bersilahturahmi ke Masjid Al Musyawarah, bersama Dewan Pembina, Budi Karya Sumadi. Masjid ini sangat unik, karena banyak kalangan non Muslimnya juga, dan tetap bisa berinteraksi dengan baik dengan lingkungan. Inilah mengapa keberadaannya diterima dan dibutuhkan,” katanya, di Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (24/2/2019) pagi.
Dalam kunjungannya tersebut, MCM berniat memberikan edukasi penting tentang masjid yang tidak boleh dijadikan ajang kampanye oleh politisi dan hanya murni sebagai tempat ibadah.
"MCM terus melakukan konsolidasi dan sosialiasi, terutama agar para katib bisa memberikan ceramah yang sejuk dan menjauhi ceramah-ceramah yang mengarah pada politik praktis," tuturnya.
Sebagai Dewan Pembina MCM, Budi Karya Sumadi, yang juga Menteri Perhubungan itu menambahkan, Masjid Al Musyawarah diyakini menjadi yang terdepan dalam menjaga kemajemukan, dan tidak ikut menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.
Pada kesempatan itu, Budi juga sempat menyosialisasikan pembangunan LRT yang akan rampung.
“Sebentar lagi LRT rampung, April sudah bisa dipakai. Saya ucapkan terima kasih pada semua warga yang telah toleransi dalam proses pembangunannya,” kata Budi.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Cut Meutia, Indra Harsono, Juminara selaku Sekretaris Harian Yayasan Masjid Al Musyawarah dan Pelaksana Harian, Imam Muslih.
“Masjid adalah benteng terakhir umat Islam mancari kedamaian. Kita tidak boleh ribut, saling hujat krena beda pilihan. Masjid atau musala harus digunakan untuk hal yang membawa kesejukkan. Tidak boleh juga kita mencela orang lain, menghina, apalagi di dalam masjid atau musala,” ujar Indra.
Baca Juga: KSAD Peringatkan TNI Tak Terkotak-kotak Politik Praktis
Berita Terkait
-
Gus Yahya Klaim PBNU Netral di Pilpres 2024, Tokoh NU Ini Ungkap Kenyataannya
-
Kabar PBNU Diam-diam Dukung Capres 02, Gus Nadir: Lain di Mulut Lain di Pertemuan
-
DPR: Putusan MK Tak Bisa Berlaku secara Hukum untuk Pemilu 2024
-
Jusuf Kalla Tegaskan Tak Akan Gabung Timses Capres-Cawapres 2024
-
Jelang Pemilu, Pj. Bupati Temanggung: ASN yang Terlibat Politik Praktis Akan Dipecat!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO