Suara.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk belajar menyusun perencanaan keuangan sebelum mengambil dan menggunakan uang bansos.
"Kalau sudah ditransfer harus ada perencanaannya. Misalnya ambil Rp 800 ribu yang Rp 500 ribu untuk dana pendidikan anak, yang Rp 300 ribu disisihkan untuk mengembangkan usaha," tutur Jokowi.
Hal tersebut ia ungkapkan dihadapan 1.257 KPM PKH di Gedung Patra Graha, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin, (25/2/2019).
"(Penggunaannya) Harus direncanakan, jangan mendadak-mendadak. Begitu tahu ada uang PKH ditransfer langsung bingung mau dipakai apa ya. Jangan seperti itu," kata Jokowi.
Ia juga berharap melalui bimbingan oleh Pendamping PKH, ibu-ibu bisa merencanakan keuangan dan menggunakan dana bansos dengan baik.
"Dikalkulasi dulu penggunaannya, harus yang benar-benar bermanfaat," katanya.
Jokowi lantas mengundang tiga KPM untuk maju kedepan dan menanyakan perihal penggunaan uang PKH.
Ibu Darsinah dari Gumilir, Cilacap mengaku di dalam rekeningnya masih terdapat Rp1.150.000 dan diambil Rp50 ribu untuk beli susu anaknya. Sisanya disimpan di rekening dan diambil sewaktu-waktu harus membayar biaya sekolah anak.
"Ini jempol namanya. Kalau belum membutuhkan tolong di rem dulu. Jangan kalau sudah ditransfer langsung dihabiskan. Hati-hati. Karena suatu saat diperlukan uangnya bisa diambil," terang Jokowi.
Baca Juga: Kemensos Susun Strategi Sosialisasikan Program Prioritas Nasional
Ia juga menegaskan mengenai penggunaannya harus betul-betul tepat sasaran.
"Jangan sampai uang PKH untuk membeli hal yang kurang prioritas," katanya tersenyum lebar.
Aksi Presiden ini pun sontak mengundang gelak tawa ibu-ibu. Mereka bertepuk tangan riuh melihat sang Presiden. Suasana tampak akrab dan tidak berjarak.
Jokowi hadir di tengah-tengah ibu-ibu pukul 12.00 WIB. Peserta yang hadir dalam acara ini sebanyak 1.257 orang. Terdiri dari 500 ketua kelompok PKH perwakilan dari 16 kecamatan di Kabupaten Cilacap, 757 KPM PKH yang berasal dari tiga kecamatan yaitu Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Cilacap Selatan, dan 243 SDM PKH dan BPNT.
Jokowi juga meninjau pameran produk usaha rumahan karya ibu-ibu dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH, melihat proses pengambilan uang oleh KPM di ATM Mobile Bank Mandiri, dan transaksi ibu-ibu penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tengah membeli beras dan telur.
Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya menjelaskan nilai bantuan sosial untuk Provinsi Jawa Tengah Tahap I Tahun 2019 adalah Rp2 triliun terdiri dari PKH sebesar Rp1,7 triliun untuk 1.449.066 keluarga dan BPNT sebesar Rp284 miliar untuk 2.583.813 keluarga.
Berita Terkait
-
Kolaborasi Penerima Bansos dan Kopdes Merah Putih, Kemensos Bantu Kadang dan Ayam Petelur
-
Survei: 77% Orang Indonesia Perkirakan Tetap Bekerja Saat Pensiun
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Cek Penyebab dan Solusinya
-
Pemprov DKI Efisiensi Anggaran Terkait Pemotongan TKD, PSI Wanti-wanti: KJP dan Transportasi Jangan
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
Rano Karno Yakin Parkir Liar di Tanah Abang Bisa Tertib Dalam 3 Hari
-
Mulai Puasa Rabu Besok, Masjid Jogokariyan dan Gedhe Kauman Jogja Gelar Tarawih Perdana
-
Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Ini Penjelasan Kemenag
-
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan Pada Kamis 19 Februari, Mengapa Beda dengan Muhammadiyah?
-
Bertemu Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia
-
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu, Polisi Ciduk 8 Jukir Liar di Tanah Abang
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Sambangi Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Rano Karno Gaungkan Pesan Keadilan di Tahun Baru Imlek
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS