Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku diminta memberikan masukan dengan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam pertemuan yang digelar pada Rabu (27/2/2019), kemarin. Menurutnya, masukan tersebut untuk persiapan Sandiaga debat ketiga Pilpres 2019 yang berlangsung pada 17 Maret mendatang.
Anies mengatakan pertemuan yang dikemas dalam acara makan siang itu hanya berbicang biasa terkait tema debat besok yang membahas pendidikan.
"Ngobrol saja, ya pendidikan lah, dia (Sandiaga) mau debat, dia tanya soal kebijakan-kebijakan pendidikan, apa yang perlu menjadi perhatian," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).
Namun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu enggan membeberkan lebih rinci soal isi pertemuan dengan mantan wakil gubernurnya itu. "Masa diomongin di sini, bagaimana itu," ucapnya sambil tertawa.
Sebelumnya, Sandiaga mengungkapkan bahwa pemikiran-pemikiran dirinya dengan Anies itu perlahan mulai menunjukkan hasil positif karena adanya perubahan kondisi pendidikan di Jakarta mulai dari pendidikan dini hingga tingkat perguruan tinggi. Sandiaga memahami apabila pemetaan sektor pendidikan di Ibu Kota tidak bisa disamakan dengan skala nasional. Namun, Sandiaga menjadikan keberhasilan di DKI Jakarta menjadi batu pijakan dirinya mengubah wajah pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.
Terkait dengan persiapan debat lainnya, Sandiaga memiliki sejumlah data keluhan-keluhan masyarakat yang diperolehnya dari hasil berkeliling ke sejumlah daerah selama kampanye.
Salah satu masalah di dunia pendidikan di Indonesia ialah soal kesejahteraan tenaga pengajar. Masih banyak guru honorer yang statusnya belum juga naik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Banyak kendala yang kemudian ditemukan Sandiaga mengapa guru honorer sulit naik jabatan sehingga harus menjalani hidup dengan upah yang secukupnya malah masih banyak yang menerima lebih rendah daripada kebutuhan yang harus dipenuhi.
Kendala itu diantara lain ialah soal batasan usia guru honorer yang bisa naik jabatan menjadi guru berstatus ASN.
Berita Terkait
-
Video Viral Panggil 'You' ke Kiai, Sandiaga: Prabowo Memulaikan Para Ulama
-
Sebut Rotasi Pejabat Berbau Politis, Anies: Prasetio Edi Lagi Mengkhayal
-
Geram Dituduh Pakai Lahan Prabowo, Eks Kombatan GAM Polisikan Sandiaga Uno
-
1.125 Pejabat Dirotasi, Anies: Enggak Ada Adaptasi, Langsung Kerja!
-
Anies: Surat Rekomendasi Cawagub DKI Tinggal Dikasih Nama
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
Terkini
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?
-
Wamenko Otto Hasibuan Sebut Korporasi Kini Jadi Subjek Hukum Pidana, Dunia Usaha Wajib Adaptasi
-
Kepala Pajak Banjarmasin Mulyono Kena OTT KPK, Modus 'Main' Restitusi PPN Kebun Terbongkar
-
Terungkap! Abraham Samad Akui Diajak Menhan Sjafrie Bertemu Prabowo di Kertanegara
-
Kala Pramono Tawarkan Bantuan Armada Sampah untuk Tangsel ke Andra Soni
-
Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Prabowo: Soal Perbaikan IPK Tidak Boleh Omon-omon