Suara.com - Di tengah terpaan isu yang menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak netral, Lembaga Riset Saiful Mujani Research and Cosulting (SMRC) merilis hasil survei terbaru yang menunjukan masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.
Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan dalam hasil temuannya KPU dinilai masih berintegritas untuk menyenggarakan Pemilu 2019.
"Jauh lebih banyak yang menilai KPU mampu menyelenggarakan pemilu sesuai undang-undang yang berlaku," kata Deni Irvani di Kantor SMRC, Cikini, Menteng, Jakarta, Minggu (10/3/2019).
Sebanyak 13 persen responden menyatakan sangat yakin dan 66 persen cukup yakin KPU mampu menyelenggarakan Pemilu Umum sesuai aturan undang-undang. Sementara 11 persen kurang yakin dan 9 persen tidak tahu dan tidak menjawab.
Dalam pertanyaan kedua, sebanyak 12 persen responden menyatakan sangat yakin dan 68 cukup yakin KPU mampu menyelenggarakan Pemilihan Presiden (Pilpres) sesuai aturan undang-undang.
Terkait isu yang mengatakan KPU tidak netral, sebanyak 13 persen orang percaya dengan isu tersebut, sementara 55 persen menyatakan tidak percaya dengan isu tersebut. Artinta mayoritad responden menilai KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang netral.
Survei ini dilakukan SMCR selama satu pekan pada 24-31 Januari 2019 terhadap 1426 responden di 34 provinsi yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih di pilpres 2019 dengan metode multistage random sampling.
Margin of error survei rata-rata dari survei ini sebesar 2,65 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca Juga: JP3T dan Puan Muda Usul Pertanyaan Seputar Kesehatan Saat Debat Capres
Berita Terkait
-
JPPR: Caleg Modal Cekak Jadi Korban Akibat Sistem Kaderisasi Gagal
-
Tekan Angka Golput, Koalisi LSM Bikin Posko Lapor Hak Pilih
-
Hamdi Muluk Sebut Lembaga Survei Bantu Publik Tentukan Pilihan Saat Pemilu
-
KPU Sebut Keberadaan Lembaga Survei di Pemilu 2019 Membantu Masyarakat
-
Jelang Pencoblosan, Banyak Caleg di Pemilu 2019 Datang ke Makam Ki Marogan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!
-
Kolaborasi Haji Robert dan Universitas Binawan Buka Pintu Dunia untuk Anak Yatim dan Yatim Piatu
-
Siapa Sosok di Balik Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran yang Minta Ganti Rugi Rp125 Triliun?
-
MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
-
Menkeu Purbaya Curhat Pendapatannya Turun Jadi Menteri, Ternyata Segini Gajinya Dulu
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia
-
Pemerintah Beri Jawaban Tegas Soal Usulan Ganti MBG Dengan Pemberian Uang ke Ortu, Apa Katanya?
-
Bahlil Sebut Swasta Setuju Impor BBM Lewat Pertamina, Syaratnya Sama-Sama Cengli