BPPT Dinilai Berperan dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Suara.com - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berperan penting dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), audit teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus memastikan alih teknologi yang mendorong efektifitas, dan efisiensi. Hal ini dikemukakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan - RB), Syafruddin, saat mengomentari Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2019, yang digagas BPPT.

“BPPT memiliki peran penting dalam manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus memastikan alih teknologi yang mendorong efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan SPBE. Saya berharap, kongres ini dapat menjadi momentum pendorong dan penggerak utama SPBE di Indonesia,” ujarnya, saat memberi arahan pada acara KTN 2019 dengan tema "Penguatan SDM IPTEK sebagai Penghela Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju dan Mandiri", di Gedung II BPPT Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Menurutnya, sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, disebutkan terdapat tujuh instansi yang bertugas melakukan percepatan implementasi SPBE, dimana salah satunya adalah BPPT yang tergabung dalam Tim Kordinasi SPBE Nasional yang diketuai Menpan - RB. Tujuan tim tersebut adalah untuk melakukan percepatan penerapan aplikasi umum terintegrasi dengan seluruh instansi pemerintah.

Mantan Wakapolri ini menyebutkan, e-Government tengah dibangun secara masif dan percepatan untuk implementasi kebijakannya makin disempurnakan. Kendati demikian, diakuinya terdapat beberapa permasalahan teknis, seperti belum terciptanya budaya sharing system dan informasi yang terintegrasi, belum ada standardisasi sarana TIK, dan belum terpadunya pengelolaan sistem keamanan data dan informasi.

Namun demikian, ia bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional terus berjuang maksimal agar target waktu untuk empat quick wins tercapai. Empat quick wins itu adalah integrasi perencanaan, pengadaan, kinerja, dan pemantauan evaluasi, kemudian integrasi layanan kepegawaian, selanjutnya integrasi layanan kearsipan, dan integrasi layanan pengaduan publik. Untuk infrastruktur TIK, dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.

“Upaya percepatan penerapan aplikasi umum dan berbagi pakai pada empat quick wins tersebut dan penerapan aplikasi umum akan menjadi intik pelaksanaan SPBE yang terpadu secara menyeluruh,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syafruddin menyampaikan, pihaknya akan menggelar "e-Gov Summit" pada 28 Maret 2019, di Jakarta. Kegiatan tersebut untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan daerah, memberikan saran perbaikan, serta menjamin kualitas pelaksanaan SPBE.

Sementara itu, Kepala BPPT, Hammam Riza, menyampaikan KTN 2019 memiliki empat bidang yang menjadi fokus utama, yakni teknologi kebencanaan, teknologi SPBE, teknologi perkeretaapian, dan technopreneur. Topik kebencanaan menjadi fokus BPPT karena melihat letak geografis Indonesia yang rawan bencana.

BPPT mendorong percepatan teknologi untuk peringatan dini bencana serta perlu membangun sistem peringatan dan pencegahan dini untuk bencana hidrometeorologi yang sistematis dan lebih dipahami masyarakat, seperti teknologi modifikasi cuaca untuk mitigasi bencana kekeringan, kebakaran hutan, dan mengurangi curah hujan penyebab banjir.

Baca Juga: Kemenpan - RB Minta BNN Buka Layanan di Mal Pelayanan Publik

Sementara dalam tema SPBE dijelaskan bahwa penguatan infrastruktur SPBE yang terintegrasi dengan mengutamakan prinsip keamanan, cost effective, dan menggunakan teknologi terkini lebih diutamakan. Cara tersebut merupakan solusi yang efisien dan ramah lingkungan.

Pada penerapan SPBE, BPPT ditugaskan untuk mengembangkan serta mengelola salah satu pusat data nasional, disertai peningkatan kapasitas SDM yang mumpuni.

“Untuk meningkatkan efisiensi belanja dalam membangun aplikasi SPBE dan untuk memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan, BPPT siap mendukung upaya untuk mempercepat penggunaan aplikasi berbagi pakai," ujarnya.

Sementara dalam hal transportasi, Hammam menilai jika di Indonesia masih didominasi transportasi darat non-rel, seperti bus, truk, serta kendaraan roda dua. Dengan pertumbuhan penumpang yang meningkat pesat, ia menyebutkan bahwa perlu moda transportasi massal berbasis rel yang berkapasitas besar, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Perubahan teknologi transportasi massal dilakukan dengan pembangunan Light Rail Transit (LRT).

Lebih lanjut dalam bidang technopreneur, diperlukan pemberian lisensi atau pengembangan perusahaan pemula berbasis teknologi. Indonesia perlu melakukan transformasi perekonomian menjadi berbasis inovasi agar tidak terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah.

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti, Ainun Na'im, Sekretaris Utama BPPT, Wimpie Agoeng dan sejumlah perwakilan dari stakeholder terkait.