Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memimpin acara simulasi pemungutan suara Pemilu 2019 yang digelar di Lapangan Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2019).
Menurutnya, simulasi pemungutan suara dimaksud guna membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyosialisasikan tata cara pemungutan suara saat Pemilu 17 April 2019 nanti.
Dia berharap adanya kegiatan simulasi tersebut pejabat dan ASN di Kemendagri dapat menularkan simulasi pencoblosan ini kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing.
"Prinsipnya membantu KPU untuk sosialisasi suksesnya Pemilu serentak. Kunci suksesnya adalah tingkat partisipasi masyarakat melebihi target KPU," tutur Tjahjo.
Dalam kegiatan simulasi pemungutan suara Pemilu 2019 sebelum turut dibacakan ikrar Kemendagri dalam mensukseskan Pemilu. Ikrar tersebut dibacakan Tjahjo dan diikuti oleh seluruh pejabat dan ASN Kemendagri saat melakukan apel sebelum acara simulasi.
Berikut isi ikrar Kemendagri:
1. Mendukung suksesnya Pemilu dan Pilpres serentak tahun 2019 demi terwujudnya sistem pemerintahan presidensil yang efektif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menolak segala bentuk kampanye yang bermuatan kebencian, fitnah, ujaran yang bermuatan SARA, serta hoaks.
3. Mendukung serta mendorong kampanye yang bermartabat dan beretika. Mengedepankan adu program, adu konsep, adu gagasan, bagian dari pendidikan politik yang bermartabat.
Baca Juga: Turut Sumbang Poin Bagi Indonesia, Ruselli Sekaligus Balas Dendam Atas Yeo
4. Menjaga netralitas dan profesionalitas aparatul sipil negara dalam menyalurkan hak dan kewajiban politiknya secara bertanggung jawab.
5. Mengajak seluruh warga negara Republik Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya secara demokratis pada tanggal 17 april 2019, demi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan, serta terwujudnya pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Mendukung tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhineka Tunggal Ika.
Berita Terkait
-
Sosialisasikan Pemilu di Tempat Ibadah, KPU Gandeng Kemenag
-
Sebut ASN Tak Boleh Netral, Mendagri Dilaporkan ke Bawaslu
-
Mendagri Sebut Peraturan e-KTP WNA Diterbitkan Sebelum Jokowi Presiden
-
Mendagri: Tak Pernah Ada WNA Dapat e-KTP
-
Sudah Mantap, Fans Ingin Barcelona Datangkan Kylian Mbappe Musim Depan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden