Suara.com - Jawa Timur dan Jawa Barat diyakini menjadi palagan tempat perang puputan alias habis-habisan Capres nomor urut 1 dan 2, Jokowi serta Prabowo Subianto, sebagai penentuan siapa pemenang Pilpres 2019.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, kedua daerah itu memunyai populasi pemilih pada Pilpres 2019 paling besar.
Jokowi sebagai capres petahana, boleh menang ditelak di banyak daerah pada Pilpres 2014. Namun, untuk wilayah Jabar, Jokowi kalah. Sementara di Jatim, Jokowi cuma menang tipis melawan Prabowo.
"Jika Jokowi menang tipis saja di Jawa Barat, akan jadi akselerasi luar biasa. Dulu (Pilpres 2014), walaupun Jokowi menang telak di Jawa Tengah, perbedaannya tidak jauh. Sekarang penentuannya ada di Jatim dan Jabar," ujar Yunarto di kantor Charta Politika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2019).
Berdasarkan hasil survei Charta Politika, elektabilitas Jokowi – Maruf Amin di Jabar saat ini 47,4 persen. Sementara Prabowo – Sandiaga Uno di Jabar elektabilitasnya mencapai 42,3 persen.
Sedangkan di Jatim, elektabilitas Jokowi – Maruf Amin adalah 56,9 persen. Elektabilitas rivalnya di Jatim adalah 30,9 persen.
Dalam hasil survei tersebut juga disebutkan, Jokowi – Maruf unggul di banyak daerah kecuali di Pulau Sumatera.
”Elektabilitas Jokowi di Sumatera 43,3 persen. Prabowo 48,3 persen. Tapi hasil itu tak terlalu berpengaruh jika Jokowi mempertahankan elektabilitasnya di Jatim dan Jabar,” jelasnya.
Sebelumnya, Charta Politika menerbitkan hasil survei Pilpres 2019. Hasilnya, elektabilitas pasangan Jokowi – Maruf Amin secara akumulatif mengungguli Prabowo – Sandiaga dengan selisih 18,2 persen.
Baca Juga: Prabowo Berduka karena Banjir Sentani dan Warga Korban Konflik Nduga
Survei Charta Politika digelar sejak 1 Maret sampai 9 Mare 2019 engan metodologi tatap muka, serta kuesioner terstruktur terhadap 2000 responden berusia 17 tahun atua terdaftar sebagai pemilih.
Pemilihan sampel menggunakan metodologi acak bertingkat. Charta Politika mengklaim ambang batas kesalahan surveinya 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Kubu Prabowo Kritik Menteri-menteri Jokowi Jadi Juru Kampanye
-
Emak-emak Prabowo Bakal Bikin Dapur Umum di Setiap TPS, Hemat Dana
-
Kubu Prabowo Tegaskan Bendera Hitam saat Kampanye Bukan Milik HTI
-
Kalah di Survei Charta Politika, Kubu Prabowo - Sandiaga Tak Mau Percaya
-
Kicauan Makjleb Bupati Dharmasraya soal Andre Rosiade Diteriaki 'Jokowi'
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Biar Nggak Merasa Ketipu, Ini Alasan Hukum Kenapa Kuota Internet Kamu Hangus Saat Masa Aktif Habis
-
Bukan 18 Tahun, Nadiem Makarim Bongkar Hitungan Jaksa: Total Saya Dituntut 27 Tahun Penjara!
-
Prabowo Bangga, Gaji Hakim RI Naik 280 Persen dan Kini di Atas Malaysia
-
Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?
-
Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat
-
Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia
-
Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu