Suara.com - Jawa Timur dan Jawa Barat diyakini menjadi palagan tempat perang puputan alias habis-habisan Capres nomor urut 1 dan 2, Jokowi serta Prabowo Subianto, sebagai penentuan siapa pemenang Pilpres 2019.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, kedua daerah itu memunyai populasi pemilih pada Pilpres 2019 paling besar.
Jokowi sebagai capres petahana, boleh menang ditelak di banyak daerah pada Pilpres 2014. Namun, untuk wilayah Jabar, Jokowi kalah. Sementara di Jatim, Jokowi cuma menang tipis melawan Prabowo.
"Jika Jokowi menang tipis saja di Jawa Barat, akan jadi akselerasi luar biasa. Dulu (Pilpres 2014), walaupun Jokowi menang telak di Jawa Tengah, perbedaannya tidak jauh. Sekarang penentuannya ada di Jatim dan Jabar," ujar Yunarto di kantor Charta Politika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2019).
Berdasarkan hasil survei Charta Politika, elektabilitas Jokowi – Maruf Amin di Jabar saat ini 47,4 persen. Sementara Prabowo – Sandiaga Uno di Jabar elektabilitasnya mencapai 42,3 persen.
Sedangkan di Jatim, elektabilitas Jokowi – Maruf Amin adalah 56,9 persen. Elektabilitas rivalnya di Jatim adalah 30,9 persen.
Dalam hasil survei tersebut juga disebutkan, Jokowi – Maruf unggul di banyak daerah kecuali di Pulau Sumatera.
”Elektabilitas Jokowi di Sumatera 43,3 persen. Prabowo 48,3 persen. Tapi hasil itu tak terlalu berpengaruh jika Jokowi mempertahankan elektabilitasnya di Jatim dan Jabar,” jelasnya.
Sebelumnya, Charta Politika menerbitkan hasil survei Pilpres 2019. Hasilnya, elektabilitas pasangan Jokowi – Maruf Amin secara akumulatif mengungguli Prabowo – Sandiaga dengan selisih 18,2 persen.
Baca Juga: Prabowo Berduka karena Banjir Sentani dan Warga Korban Konflik Nduga
Survei Charta Politika digelar sejak 1 Maret sampai 9 Mare 2019 engan metodologi tatap muka, serta kuesioner terstruktur terhadap 2000 responden berusia 17 tahun atua terdaftar sebagai pemilih.
Pemilihan sampel menggunakan metodologi acak bertingkat. Charta Politika mengklaim ambang batas kesalahan surveinya 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Kubu Prabowo Kritik Menteri-menteri Jokowi Jadi Juru Kampanye
-
Emak-emak Prabowo Bakal Bikin Dapur Umum di Setiap TPS, Hemat Dana
-
Kubu Prabowo Tegaskan Bendera Hitam saat Kampanye Bukan Milik HTI
-
Kalah di Survei Charta Politika, Kubu Prabowo - Sandiaga Tak Mau Percaya
-
Kicauan Makjleb Bupati Dharmasraya soal Andre Rosiade Diteriaki 'Jokowi'
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi