Suara.com - Jawa Timur dan Jawa Barat diyakini menjadi palagan tempat perang puputan alias habis-habisan Capres nomor urut 1 dan 2, Jokowi serta Prabowo Subianto, sebagai penentuan siapa pemenang Pilpres 2019.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, kedua daerah itu memunyai populasi pemilih pada Pilpres 2019 paling besar.
Jokowi sebagai capres petahana, boleh menang ditelak di banyak daerah pada Pilpres 2014. Namun, untuk wilayah Jabar, Jokowi kalah. Sementara di Jatim, Jokowi cuma menang tipis melawan Prabowo.
"Jika Jokowi menang tipis saja di Jawa Barat, akan jadi akselerasi luar biasa. Dulu (Pilpres 2014), walaupun Jokowi menang telak di Jawa Tengah, perbedaannya tidak jauh. Sekarang penentuannya ada di Jatim dan Jabar," ujar Yunarto di kantor Charta Politika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2019).
Berdasarkan hasil survei Charta Politika, elektabilitas Jokowi – Maruf Amin di Jabar saat ini 47,4 persen. Sementara Prabowo – Sandiaga Uno di Jabar elektabilitasnya mencapai 42,3 persen.
Sedangkan di Jatim, elektabilitas Jokowi – Maruf Amin adalah 56,9 persen. Elektabilitas rivalnya di Jatim adalah 30,9 persen.
Dalam hasil survei tersebut juga disebutkan, Jokowi – Maruf unggul di banyak daerah kecuali di Pulau Sumatera.
”Elektabilitas Jokowi di Sumatera 43,3 persen. Prabowo 48,3 persen. Tapi hasil itu tak terlalu berpengaruh jika Jokowi mempertahankan elektabilitasnya di Jatim dan Jabar,” jelasnya.
Sebelumnya, Charta Politika menerbitkan hasil survei Pilpres 2019. Hasilnya, elektabilitas pasangan Jokowi – Maruf Amin secara akumulatif mengungguli Prabowo – Sandiaga dengan selisih 18,2 persen.
Baca Juga: Prabowo Berduka karena Banjir Sentani dan Warga Korban Konflik Nduga
Survei Charta Politika digelar sejak 1 Maret sampai 9 Mare 2019 engan metodologi tatap muka, serta kuesioner terstruktur terhadap 2000 responden berusia 17 tahun atua terdaftar sebagai pemilih.
Pemilihan sampel menggunakan metodologi acak bertingkat. Charta Politika mengklaim ambang batas kesalahan surveinya 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Kubu Prabowo Kritik Menteri-menteri Jokowi Jadi Juru Kampanye
-
Emak-emak Prabowo Bakal Bikin Dapur Umum di Setiap TPS, Hemat Dana
-
Kubu Prabowo Tegaskan Bendera Hitam saat Kampanye Bukan Milik HTI
-
Kalah di Survei Charta Politika, Kubu Prabowo - Sandiaga Tak Mau Percaya
-
Kicauan Makjleb Bupati Dharmasraya soal Andre Rosiade Diteriaki 'Jokowi'
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
Terkini
-
MA Lepas Tangan, Hakim Korup PN Depok Tak akan Dibela, Bantuan Hukum Ditolak Mentah-mentah
-
Geger Data BPJS-PBI Februari 2026, Menkeu: Jangan Bikin Kejutan yang Merugikan
-
Mensos Pastikan Pasien PBI JK Nonaktif Dijamin 3 Bulan: Siapapun Pasien Itu, RS Tak Boleh Menolak
-
Eks Wamen Noel Sebut Praktik Pemerasan Sertifikat K3 Sudah Ada Sejak 2012, Siapa Dalangnya?
-
Dasco Angkat Bicara Soal 2 persen Publik Tak Puas Kinerja Prabowo: Ini Penting!
-
Kemensos Temukan Puluhan Juta Warga Miskin Belum Terlindungi PBI JKN
-
Kecewanya Ketua MA Sunarto Pimpinan PN Depok Kena OTT KPK, Padahal Tunjangan Hakim Baru Naik
-
Sidang Korupsi Kemenaker: Noel Sebut Partai Politik 'Tiga Huruf' Terlibat Kasus Pemerasan K3
-
Banyak Media Terhimpit PHK, Menko PM Janjikan Ada Distribusi Iklan Merata
-
Ironi Kenaikan Tunjangan, Ketua MA Kecewa Berat Pimpinan PN Depok Terjaring OTT KPK