Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai tarif Moda Raya Terpadu atau MRT sebesar Rp 8.500 merupakan pilihan jalan tengah untuk menyiasati dua hal. Yakni bisa menarik masyarakat beralih menggunakan MRT dan mempertahankan jumlah subsidi yang diberikan.
JK mengatakan, bahwa sistem di DKI Jakarta akan berpengaruh satu sama lain. Ia mencontohkan, semisal tarif naik transportasi busway sebesar Rp 3.500, kemudian tidak bisa transportasi umum lainnya termasuk MRT mematok tarifnya terlalu jauh dari tarif busway. Pasalnya, jika kondisi tersebut terjadi, yang ada masyarakat akan tetap memilih busway sebagai alat transportasi pilihannya.
"Itu tidak bisa terlalu tinggi, kalau terlalu tinggi, itu maka akan tetap di busway, apalagi busway itu jalurnya panjang, banyak kan. Sedangkan MRT masih terbatas," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Namun jika tarif MRT dipatok terlalu murah, justru menurut JK akan berdampak pada subsidi yang diadakan. Kata JK, jika subsidi yang ditetapkan terlalu tinggi maka pemerintah akan kesulitan untuk membangun sekitar 200 km lanjutan pembangunan MRT fase II.
"Jadi kalau terlalu murah juga, subsidinya makin tinggi, kita juga tidak bisa membangun 200 km kalau subsidinya terlalu tinggi," katanya.
Oleh karena itu, JK menilai tarif MRT antara Rp 8.500 hingga Rp 10.000 merupakan jalan tengah untuk mencapai dua keinginan, yakni masyarakat bisa terurai terkait pilihan alat transportasinya dan juga subsidi yang dibebankan kepada pemerintah tidak terlalu besar.
"Jadi, saya kira pilihan Rp 8.500, Rp 10 ribu itu saya kira itu suatu jalan tengah, antara murahnya angkutan lain, kemudian juga kepada kemampuan kita, DKI khususnya pemerintah membayar subsidi begitu besar, karena ini selama 15 km subsidinya harus besar," pungkasnya.
Untuk diketahui, Rapat Pimpinan Gabungan DPRD Jakarta yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada Senin (25/3/2019) memutuskan tarif rata-rata MRT Rp 8.500 dan LRT (Kelapa Gading - Velodrome) Rp 5.000.
Oleh karena itu, Pemprov DKI harus membuat skema baru karena skema sebelumnya mengacu pada tarif rata-rata MRT Rp 10.000 dengan rincian saat tap in pertama Rp 3.000 dan per stasiunnya Rp 1.000.
Baca Juga: Emak-emak Gelantungan di MRT Pertanda Budaya Masyarakat Belum Berubah
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Body Lotion Mengandung SPF 50 untuk Mencerahkan, Cocok untuk Yang Sering Keluar Rumah
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Polda Metro Jaya Bakal Rilis Tentang Ledakan SMAN 72 Jakarta yang Lukai Puluhan Siswa
-
Sekjen PDIP Hasto Ingatkan Spirit Pengasingan Bung Karno di Konferda NTT
-
Masjid Dipasang Garis Polisi, Begini Kondisi SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan
-
Olah TKP Dinyatakan Rampung, Brimob Tinggalkan Lokasi, Polda Metro Jaya: Hasilnya Besok
-
Ledakan SMAN 72: Prabowo Beri Peringatan Keras! Ini Pesannya...
-
Ketua MPR: Tidak Ada Halangan bagi Soeharto untuk Dianugerahi Pemerintah Gelar Pahlawan Nasional
-
Misteri Ledakan SMA 72 Jakarta: Senjata Mainan Jadi Petunjuk Kunci, Apa yang Ditulis Pelaku?
-
Ledakan SMA 72 Jakarta: Pelaku Pelajar 17 Tahun, Kapolri Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Update Ledakan SMAN 72: Polisi Sebut 54 Siswa Terdampak, Motif Masih Didalami
-
Ledakan di SMAN 72 Jakarta Lukai 39 Siswa, Enam Orang Luka Berat