Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai tarif Moda Raya Terpadu atau MRT sebesar Rp 8.500 merupakan pilihan jalan tengah untuk menyiasati dua hal. Yakni bisa menarik masyarakat beralih menggunakan MRT dan mempertahankan jumlah subsidi yang diberikan.
JK mengatakan, bahwa sistem di DKI Jakarta akan berpengaruh satu sama lain. Ia mencontohkan, semisal tarif naik transportasi busway sebesar Rp 3.500, kemudian tidak bisa transportasi umum lainnya termasuk MRT mematok tarifnya terlalu jauh dari tarif busway. Pasalnya, jika kondisi tersebut terjadi, yang ada masyarakat akan tetap memilih busway sebagai alat transportasi pilihannya.
"Itu tidak bisa terlalu tinggi, kalau terlalu tinggi, itu maka akan tetap di busway, apalagi busway itu jalurnya panjang, banyak kan. Sedangkan MRT masih terbatas," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Namun jika tarif MRT dipatok terlalu murah, justru menurut JK akan berdampak pada subsidi yang diadakan. Kata JK, jika subsidi yang ditetapkan terlalu tinggi maka pemerintah akan kesulitan untuk membangun sekitar 200 km lanjutan pembangunan MRT fase II.
"Jadi kalau terlalu murah juga, subsidinya makin tinggi, kita juga tidak bisa membangun 200 km kalau subsidinya terlalu tinggi," katanya.
Oleh karena itu, JK menilai tarif MRT antara Rp 8.500 hingga Rp 10.000 merupakan jalan tengah untuk mencapai dua keinginan, yakni masyarakat bisa terurai terkait pilihan alat transportasinya dan juga subsidi yang dibebankan kepada pemerintah tidak terlalu besar.
"Jadi, saya kira pilihan Rp 8.500, Rp 10 ribu itu saya kira itu suatu jalan tengah, antara murahnya angkutan lain, kemudian juga kepada kemampuan kita, DKI khususnya pemerintah membayar subsidi begitu besar, karena ini selama 15 km subsidinya harus besar," pungkasnya.
Untuk diketahui, Rapat Pimpinan Gabungan DPRD Jakarta yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada Senin (25/3/2019) memutuskan tarif rata-rata MRT Rp 8.500 dan LRT (Kelapa Gading - Velodrome) Rp 5.000.
Oleh karena itu, Pemprov DKI harus membuat skema baru karena skema sebelumnya mengacu pada tarif rata-rata MRT Rp 10.000 dengan rincian saat tap in pertama Rp 3.000 dan per stasiunnya Rp 1.000.
Baca Juga: Emak-emak Gelantungan di MRT Pertanda Budaya Masyarakat Belum Berubah
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Desil Tak Sesuai? Warga Bisa Sanggah Lewat Aplikasi Cek Bansos
-
Bendera Bulan Bintang Berkibar di Aceh, Akademisi Soroti Rekonsiliasi yang Belum Tuntas
-
Serangan Balik Febrie Adriansyah, Minta 74 Kg Emas dan Uang Tunai Dikembalikan
-
Pemain Keturunan Indonesia Laurin Ulrich Resmi Gabung Klub Bundesliga, Bakal Main di FIFA ASEAN Cup?
-
Tak Tembus Bundaran HI, Mahasiswa UI Bubar Sambil Ancam Bakal Demo Lagi Akhir Agustus
-
Subsidi Motor Listrik Berlaku September 2026
-
Karhutla di Indragiri Hulu Capai 434 Hektare, Didominasi Gambut Ditanami Sawit
-
Pendakian Gunung Gede Ditutup hingga 31 Agustus, TNGGP Pastikan Kondisi Pascakebakaran
-
Mensesneg Ungkap Status Guru PPPK Akan Dipindah Jadi Pegawai Pusat
-
Ulasan Drama Key To The Phoenix Heart: Penuh Intrik dan Konflik Kekuasaan