Suara.com - Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga meminta Bawaslu RI untuk menindaklanjuti kasus amplop serangan fajar politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso. BPN meminta Bawaslu untuk menelusuri rencana serangan fajar yang telah disiapkan Bowo pada 400 ribu amplop berisi uang.
Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo - Sandiaga, Hasim Djojohadikusumo meminta Bawaslu untuk menelusuri apakah rencana serangan fajar Bowo ada keterlibatan dengan salah satu paslon di Pilpres 2019.
"Kami minta ditindaklanjuti kasus korupsi dari caleg tertentu. Yang saya sebut Bowo Sidik karena tertangkap 400 ribu amplop yang isinya Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu," ujar Hasim di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).
"Yang bersangkutan juga sebut (dugaan keterlibatan) beberapa petinggi, Pak Nusron Wahid juga disebut," Hasim mengatakan.
Terkait permintaan tersebut, Hasim mengatakan Bawaslu RI akan segera menindaklanjutinya. Adik kandung Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto itu mengatakan Bawaslu hari ini akan bertemu dengan KPK.
"Bawaslu akan ketemu dengan KPK untuk tindaklanjuti kasus Bowo Sidik dan Nusron Wahid," ungkapnya.
Sebelumnya Bowo mengaku diminta Nusron Wahid untuk menyiapkan 400 ribu lembar amplop berisi uang yang didiga untuk serangan fajar. Bowo Sidik juga mengatakan penyiapan amplop itu atas permintaan partai berlambang pohon beringin.
Bahkan pengacara Bowo, Saut Edward Rajagukguk mengatakan bahwa kliennya diperintah Nusron Wahid untuk menyiapkan amplop 'serangan fajar' saat bertemu di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Saat itu, kata dia, Bowo melangsungkan pertemuan empat mata dengan Nusron. Namun untuk waktu kejadian belum dibeberkan kepada penyidik KPK.
Baca Juga: Tangkal Serangan Fajar, Mendagri Minta Waspada Orang Asing Ketuk Pintu
"Dia [Bowo] mengakui secara terus terang memang saya diperintah secara lisan ketemu berdua di DPR," ujar Saut di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO