Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menyebutkan data kejanggalan terkait data pemilih tetap (DPT) yang bermasalah.
Diketahui Tim BPN Prabowo - Sandi telah mengajukan 17,5 juta DPT bermasalah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal tersebut disampaikan Jubir BPN Prabowo - Sandiaga, Riza Patria di Media Center Prabowo - Sandi Jakarta Selatan, Minggu (14/4/2019).
Pelaporan kejanggalan dilakukan dari temuan tiga tanggal kelahiran yang dinilai janggal meliputi 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember sebanyak masing-masing 520 ribu orang.
Menurutnya, data tersebut tidak wajar mengingat jumlah tersebut sangat tinggi dan dalam jumlah yang sama serta memiliki kode wilayah tidak terdaftar.
"Kami menyampaikan data ganda dan data lain terkait 01,07 dan 31 Desember tiga berkode khusus itu jumlahnya banyak dalam setiap TPS," ujarnya.
Menurutnya dengan temuan DPT bermasalah, KPU mengakui dan telah merespon baik. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, KPU sudah melakukan perbaikan.
"Data yang disampaikan ke KPU untuk diperbaiki sebesar 944.194 dari data itu ada 470.331 yang dicoret itu untuk yang ganda atau sudah meninggal dan lain-lain," tambahnya.
Riza menambahkan dengan temuan DPT bermasalah tersebut Bawaslu juga merespon dengan menemukan data sebanyak 449.162 DPT bermasalah untuk dicoret atau diperbaiki.
Baca Juga: Cegah Rusuh Pilpres 2019, Amien Rais Cs Minta KPU Bereskan DPT Bermasalah
Riza menuturkan di masa tenang pemilu 2019 yang tersisa, pihaknya bersama Tim Pemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin beserta KPU dan Bawaslu terus melakukan perbaikan dan apabila ada temuan yang sama.
"Dalam waktu yang tersisa kami sepakati dengan KPU dan Bawaslu kalau ada kekeliruan atau kesalahan data dan sebagainya KPU akan menerima dan bersama-sama akan diperbaiki sampai hari pemungutan suara," ujarnya.
Berita Terkait
-
Masuk Masa Tenang, Kubu Prabowo - Sandi Pilih Banyak Berdoa di Masjid
-
Kabinet Jokowi Disebut Ikut Serangan Amplop Bowo, BPN: KPK Harus Tangkap
-
Versi Indomatrik: Elektabilitas Prabowo - Sandiaga Unggul 7,15 Persen
-
Kubu 01 Disebut Produksi Narasi Perpecahan , Budiman Sudjatmiko: Buktikan!
-
Isu Biksu Gadungan di Kampanye Prabowo - Sandiaga, TKN: Kampanye Sandiwara
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka