Suara.com - Serangan fajar menjadi istilah yang kerap muncul jelang hari pemungutan suara dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Tak sedikit warga yang akhirnya tergoda dengan pemberian para calon wakil rakyat yang melakukan serangan fajar.
Salah satu warga Tambora, Jakarta Barat, Achyat (43) menceritakan bagaimana para pemberi serangan fajar itu beraksi mengiming-imingi pemilih dengan amplop dan sembako di detik-detik tahap pencoblosan.
Menurut pria yang sudah mengikuti pemilu presiden sebanyak enam kali itu, para pemberi serangan fajar biasanya mulai terlihat 24 jam sebelum waktu pencoblosan. Achyat mengatakan, mereka biasa menggunakan pakaian seperti orang biasa pada umumnya, tidak menggunakan atribut partai tertentu.
"Biasanya besok, tapi kalau yang di daerah dalam ini enggak, biasanya yang di pinggir kali yang didatangi," kata Achyat kepada Suara.com, Senin (15/4/2019).
Achyat yang juga bertugas sebagai Pengaman Langsung (Pamsung) Pemilu 2019 itu menjabarkan, biasanya para pemberi serangan fajar itu tidak langsung menyodorkan amplop, tetapi menggunakan modus ngopi bareng.
"Biasa sore tuh, lagi ngumpul tiba-tiba dia dateng terus ngobrol dibeliin kopi, dan ya gitu, tahu sendirilah," jelasnya.
Sementara itu, Lurah Tambora, Dwi Kurniasi mengatakan tidak ada imbauan khusus terkait serangan fajar, hal itu dikembalikan ke pribadi warga sendiri untuk menerima atau menolak.
"Ya terserah warganya, mau menerima atau tidak, itu urusan dia yang pasti tetap mencoblos sesuai hati nurani," kata Dwi kepada Suara.com di Kantor Lurah Tambora.
Dwi menjelaskan, di wilayahnya terdapat 40 TPS yang akan melayani hak pilih dari 3998 pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga.
Baca Juga: Kisah Pramugari Tumpahkan Minuman ke Bosnya Jadi Viral di Medsos
Sehingga total kotak suara yang didistribusikan hari ini adalah 160 kotak suara yang terdiri dari kotak suara Pilpres, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Seperti diketahui, untuk warga DKI Jakarta akan mengikuti empat pemilihan yakni Pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi DKI Jakarta ada 17 April 2019 nanti.
Berita Terkait
-
Gelar Patroli Siber, Bawaslu Temukan Banyak Pelanggaran Pemilu di Medsos
-
9 Agenda Prioritas Penanganan HAM untuk Jokowi dan Prabowo, Ada soal LGBT
-
Liburan di Korea, Audi Marissa Curhat Hampir Tak Bisa Nyoblos
-
Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya Gelar Patroli Gabungan Amankan Pemilu 2019
-
Arungi Ombak, PPLN Fiji ke Tengah Laut Jemput Suara WNI ABK
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO