Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan tidak ada upaya permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Pemerintah Arab Saudi untuk masuk ke dalam bangunan Kakbah saat melaksanakan umrah di Makkah.
Moeldoko menganggap, tidak akan mungkin Jokowi memaksa pemimpin Arab Saudi, yakni Raja Salman bin Abdulaziz untuk bisa memasuki Kakbah saat melaksanakan umrah bersama keluarganya.
"Enggak lah kalau memaksa. Mana bisa sih negara dipaksa. Raja mana bisa dipaksa. Saya melihat keakraban dari Raja," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/4/2019).
Pernyataan Moeldoko itu disampaikan untuk menanggapi cuitan yang sempat diunggah politikus PKS Mardani Ali Sera di akun Twitter pribadinya, beberapa waktu lalu. Melalui cuitan itu, diduga Mardani sengaja ingin menyindir Jokowi yang mendapatkan kesempatan untuk memasuki Kakbah.
Moeldoko menceritakan Jokowi mendapat jamuan kenegaraan yang luar biasa, baik yang diberikan putra mahkota hingga Raja saat berada di Arab Saudi. Dalam jamuan kenegaraan itu, kata Moeldoko banyal hal yang dibahas di antaranya investasi, hingga alokasi kuota haji.
"Ini perlu diketahui, presiden diterima oleh Raja pada makan siang. Itu sebuah jamuan yang luar biasa. Betul-betul jamuan kenegaraan yang luar biasa. Dan yang saya dan Bu Menlu (Menteri Luar Negeri) heran, karena Raja banyak sekali bicara. Tidak seperti waktu di Indonesia dulu, satu dua kalimat. Namun, nyaris semua waktu menerima presiden, beliau banyak bicara tentang Indonesia. Saya juga bingung kenapa bisa tahu begitu banyak. Berikutnya pada saat dinner diterima putra mahkota. Dia lebih tahu lagi tentang Indonesia," ucap dia.
Mantan Panglima TNI itu menilai Jokowi dan rombongan yang berkesempatan masuk ke dalam saat umrah adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh Raja Salman kepada Jokowi yang merupakan kepala negara.
Jokowi, kata Moeldoko, juga merasa kaget kala mendapat pengawalan ketat saat umrah hingga masuk ke dalam Kakbah.
"Jadi kalau saya melihat bentuk apresiasi yang diberikan oleh raja. Enggak ada sama sekali paksaan karena sampai Pak Jokowi katakan "kenapa diberi jalan khusus. Merasa enggak enak hati"," kata Moeldoko menirukan perkataan Jokowi.
Baca Juga: Asri Welas Beberkan Kronologis dan Penyebab Persalinan Dipercepat
Kicauan Mardani pun banyak direspons netizen termasuk politikus karena dianggap kontrovesi. Akhirnya, Mardani Ali Sera melakukan klarifikasi terkait cuitannya soal 'memaksa masuk Kakbah demi elektabilitas'.
Mardani Ali Sera berkicau cuitannya tersebut tidak bermaksud untuk menyindir siapa pun. Pun Mardani Ali Sera meminta maaf.
"Mohon maaf uda, tweet tanggal 14/4 tidak bermaksud nyindir siapapun dan tidak berhubungan dengan waktu yang akan datang. Hanya #KisahNegeriLawas atau #KisahNegeriJamanDulu, dimana orang-orang ingin terkenal melakukan berbagai hal, ada yang mengencingi zamzam, buka paksa pintu kakbah, dan lain-lain. #Lawas," kicau Mardani Ali Sera.
Berita Terkait
-
Curhat WNI Nyoblos di New York: Ada Bule Bandingkan Jokowi dan Trump
-
TKN: Tak Ada Agenda Jokowi Ketemu Rizieq di Arab Saudi
-
Fadli Zon: Prabowo Lebih Dulu Masuk Kakbah dan Tidak Minta-minta
-
Timses Minta Habib Rizieq Temani Jokowi Masuk Kakbah Tapi Ditolak
-
Sindir Jokowi Masuk Kakbah, Ngabalin: Mardani Cuitanmu Penuh Nafsu Kuasa
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini